Sementara itu, Direktur Utama bank bjb, Yusuf Saadudin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari komitmen bank bjb dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

“bank bjb melihat sektor pendidikan sebagai mitra strategis dalam mencetak generasi berdaya saing dan berintegritas. Kami ingin berperan aktif dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi melalui layanan finansial yang efisien dan adaptif,” tutur Yusuf.

Selain sistem pembayaran digital, ruang lingkup kerja sama ini juga mencakup potensi program Campus Hiring, Job Fair, dan Internship Program bagi mahasiswa serta alumni Universitas Negeri Malang. Program tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan karier sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi di dunia kerja.

Universitas Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Timur dengan reputasi kuat di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kemitraan ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi lembaga pendidikan dalam menghadirkan solusi keuangan yang mendukung kemajuan dunia akademik di Indonesia. 

Tentang bank bjb

bank bjb merupakan bank pembangunan daerah yang berstatus sebagai perusahaan publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (kode saham: BJBR). Sebagai bank nasional yang tumbuh berkelanjutan, bank bjb berkomitmen mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah melalui layanan keuangan yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing. ***

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung Dudy Himawan, S.H., saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penyampaian Naskah Akademik dan Raperda Percepatan Infrastruktur dengan Menggunakan Skema Pembangunan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Inspektorat dan Gedung RSUD Kota Bandung" di Hotel Grandia, Bandung, belum lama ini.

Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan dasar hukum yang jelas dalam penyusunan anggaran pembangunan yang bersifat tahun jamak (multiyears).

"Kita ingin menjaga kredibilitas Kota Bandung dengan menghadirkan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Karena itu, perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara cermat dan sesuai dasar hukum yang berlaku," tutur Dudy.

Menurutnya agar pembangunan dapat berjalan sesuai target, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen pendukung lainnya harus sudah rampung paling lambat pada Maret 2026. Jika penyusunan RKPD terlambat, pelaksanaan pembangunan berpotensi mundur hingga tahun 2028.

"Kalau RKPD selesai setelah Maret 2026, maka pembangunan bisa baru dimulai Maret 2028. Padahal, pembangunan rumah sakit ini membutuhkan waktu sekitar 18 bulan kali dua tahap. Maka, idealnya pelaksanaan dimulai 2027 agar pada masa jabatan Wali Kota Muhammad Farhan, pembangunan tahap pertama sudah dapat diselesaikan," ujarnya.

Dudy juga menekankan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif, termasuk Bapperida dan DPRD Kota Bandung agar seluruh tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung Asep Robin menambahkan bahwa proyek pembangunan RSUD dan penganggarannya harus tetap mengacu pada mekanisme penganggaran tahun jamak, dengan catatan setiap proses dan tahapan berjalan sesuai regulasi.

Dengan adanya rencana pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung yang baru tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan memperkuat infrastruktur publik di masa mendatang.

"Bapemperda akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Selama tahapan terpenuhi, maka proyek penganggaran tahun jamak bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

ADV