BANDUNG - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,7 mengguncang Kota Bandung dan sekitarnya pada Jumat 30 Januari 2026 pukul 05.13 WIB. Menyikapi kejadian tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung untuk memitigasi dampak gempa.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki episenter di koordinat 6,88 Lintang Selatan dan 107,79 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di darat sekitar 14 kilometer timur Kota Bandung, dengan kedalaman 5 kilometer.

Farhan menuturkan, langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat dan terukur guna memastikan keselamatan warga serta meminimalkan potensi risiko lanjutan akibat aktivitas seismik.

"Saya minta BPBD langsung bergerak melakukan pemantauan lapangan, memastikan tidak ada dampak serius terhadap bangunan dan keselamatan warga," ujar Farhan.

Selain itu, Farhan juga meminta BPBD Kota Bandung untuk terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memantau perkembangan gempa serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan.

"Koordinasi dengan BMKG sangat penting, terutama untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat terkait potensi gempa susulan, sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sejak dini," katanya.

Farhan mengimbau seluruh masyarakat Kota Bandung agar tetap waspada namun tidak panik. Ia mengingatkan warga untuk kembali memahami dan menerapkan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana yang selama ini telah disosialisasikan oleh BPBD Kota Bandung.

"Warga diminta tetap tenang, waspada, dan mengikuti panduan siaga bencana. Langkah-langkah penyelamatan diri saat gempa sudah sering disosialisasikan, dan itu perlu kita ingat kembali," ujarnya.

Ia menilai, kesiapsiagaan bersama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana, termasuk gempa bumi.

"Keselamatan adalah yang utama. Pemerintah siaga, masyarakat juga harus siap," tutur Farhan.

Hingga saat ini, BPBD Kota Bandung masih terus melakukan pemantauan situasi di lapangan serta memastikan kesiapan perso

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah dilakukan secara sangat hati-hati, mengingat seluruh pihak yang terlibat masih berstatus anak di bawah umur.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, khususnya keluarga korban, keluarga terduga pelaku, serta pihak sekolah.

"Penanganannya begini, kita memang sedang berkomunikasi dengan keluarganya, baik keluarga anak yang menjadi korban maupun pihak lainnya. Komunikasi di antara para orang tua ini menjadi sangat penting," ujar Farhan pada Rabu, 28 Januari 2026.

Menurutnya, proses penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan anak tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Diperlukan pendekatan khusus agar perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas utama.

"Penegakan hukum itu tidak mudah, karena kita tidak mungkin langsung melakukan penerangan hukum kepada anak-anak. Ada cara yang sangat khusus dan spesifik dalam menangani kasus seperti ini," katanya.

Saat ini, lanjut Farhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung bersama Dinas Pendidikan terus melakukan pendekatan yang intens dan terkoordinasi, termasuk membangun komunikasi yang kuat antara korban dan pelaku.

"DP3A dan Dinas Pendidikan terus melakukan pendekatan yang sangat erat, serta komunikasi yang kuat antara korban maupun pelaku," jelasnya.

Ia menambahkan, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah juga menjadi kunci dalam proses pendampingan psikologis terhadap para siswa yang terlibat.

"Guru BK akan terus mendampingi murid-muridnya. Ini adalah kasus yang harus kita tangani dengan sangat hati-hati, karena korbannya anak-anak, pelakunya juga anak-anak," ujar Farhan.

Dalam pandangan Farhan, baik korban maupun pelaku harus dilihat dari perspektif yang sama, yakni sebagai sesama anak yang membutuhkan perlindungan.

"Dalam hal ini kita harus melihatnya dari perspektif sesama korban. Baik yang melakukan maupun yang menerima perlakuan, dua-duanya adalah anak-anak yang harus dilindungi," tegasnya.

Terkait kemungkinan pemindahan sekolah bagi korban, Farhan menyatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat diputuskan secara tergesa-gesa.

"Soal apakah nanti anak akan dipindahkan sekolah atau seperti apa? Itu masih kita diskusikan. Karena bagaimanapun juga kita harus memastikan bahwa jika pun pindah sekolah, kondisinya harus menjadi lebih baik. Jaminan itu belum tentu ada," pungkasnya. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan, perbaikan dan pembersihan drainase dilakukan secara masif, terutama di kawasan permukiman dan ruas-ruas jalan utama kota.

Farhan menjelaskan, berdasarkan pemantauan dan sistem kewilayahan yang telah berjalan, banyak drainase di kawasan permukiman yang telah diperbaiki secara bertahap. 

Namun demikian, masih terdapat sejumlah saluran yang mengalami kendala serius karena terhubung langsung dengan sungai-sungai bermasalah.

"Alhamdulillah, drainase di permukiman sudah banyak kita perbaiki satu per satu. Tapi memang ada beberapa drainase yang sudah terkunci, terutama yang terhubung langsung ke sungai-sungai bermasalah seperti Cikapundung, Cidurian, dan lainnya," ujar Farhan, Rabu, 28 Januari 2026.

Menurutnya, sistem drainase di Kota Bandung merupakan jaringan yang saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Ketika aliran sungai utama bermasalah, dampaknya akan langsung dirasakan pada drainase lingkungan dan permukiman warga.

Farhan mengakui, penanganan sungai secara langsung membutuhkan waktu panjang karena melibatkan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). 

Oleh karena itu, Pemkot Bandung memilih langkah percepatan dengan memfokuskan penanganan pada titik-titik drainase di kawasan permukiman.

"Untuk sungai, kita nanti akan berurusan dengan BBWS dan itu memang butuh waktu. Maka untuk mempercepat, kita tangani dulu drainase-drainase di titik pemukiman," jelasnya.

Selain perbaikan fisik, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian besar pada pembersihan drainase. 

Saat ini, pembersihan dilakukan setiap hari di berbagai ruas jalan utama, di antaranya Jalan Ciateul, Leuwipanjang, hingga kawasan Cipaganti.

"Cuaca hujan terus terjadi, tapi belum hujan besar. Mumpung belum terjadi hujan besar, pembersihan drainase kita lakukan setiap hari. Titiknya banyak, ratusan, dan dikerjakan bersamaan. Ini benar-benar menguras tenaga," ungkap Farhan.

Terkait potensi kenaikan debit Sungai Cikapundung, Farhan menyebut Pemkot Bandung kini telah didukung sistem sensor peringatan dini yang dikelola oleh Diskominfo Kota Bandung. Sensor tersebut terpasang di kawasan hulu dan terhubung langsung dengan Command Center.

"Kalau di daerah hulu sensor sudah berbunyi, maka wilayah hilir yang biasanya terdampak akan langsung mendapat informasi dan dilakukan langkah evakuasi," katanya.

Sensor tersebut dilengkapi sistem alarm yang akan mengirimkan peringatan kepada petugas lapangan ketika terjadi peningkatan debit air, terutama dari kawasan hulu sekitar Tahura dan wilayah Dago atas.

Selain pembersihan dan perbaikan drainase, Pemkot Bandung juga melakukan penertiban bangunan yang menutup saluran air serta alih fungsi lahan yang berpotensi memperparah banjir.

"Banyak sekali bangunan dan lahan yang menutup drainase. Itu kita bongkar. Di kawasan Lodaya misalnya, sudah banyak yang kita tertibkan. Contoh yang bagus bisa dilihat di Jalan Tengku Angkasa, itu sudah rapi dan beres," tegasnya.

Bandung Utara

Farhan juga menyoroti kawasan Bandung Utara, khususnya wilayah kaki Gunung Manglayang, sebagai daerah yang perlu perhatian ekstra. 

Kecamatan Ujungberung, Mandalajati, dan Cibiru menjadi fokus pengawasan karena jaraknya yang sangat dekat dengan kawasan rawan.

"Yang paling membuat saya tegang sekarang itu Manglayang. Jarak antara titik kritis dan pemukiman warga sangat dekat. Kita ingin jaga ini sama-sama," ujarnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, telah menambah dan menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Mandalajati dan Cibiru sejak dua tahun terakhir. Penanaman pohon dan perlindungan kawasan resapan terus dijaga agar tidak terjadi penggundulan.

"Pohonnya memang masih muda, itu tantangannya. Tapi insyaallah masih terjaga. Tidak ada alih fungsi jadi pertanian atau lainnya," tambahnya.

Sebagai langkah tambahan, Pemkot Bandung juga tengah menunggu jadwal modifikasi cuaca yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Farhan menyebut, modifikasi cuaca menjadi salah satu opsi strategis untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di wilayah Bandung Raya.

"Kita sudah berkoordinasi. Modifikasi cuaca itu di bawah BNPB. Sekarang kita menunggu jadwal kapan Bandung Raya akan dilaksanakan, karena di Jawa Barat ini banyak titik yang memang perlu penanganan cuaca," ucapnya. 

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat kualitas ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan bencana berbasis wilayah sebagai bagian dari upaya pembangunan kota yang berkelanjutan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, penambahan RTH ke depan tidak hanya difokuskan pada luasan, tetapi juga pada kualitas ekologisnya, terutama fungsi serapan air dan produksi oksigen.

"Itu sebabnya tahun 2026 ini akan dirancang sedemikian rupa sehingga target penambahan RTH-nya itu kita lakukan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kualitas," ujar Farhan.

Ia menjelaskan, hasil audit sementara menunjukkan beberapa RTH memiliki luasan yang memadai, namun kualitas tanahnya belum mendukung fungsi lingkungan secara optimal.

"Dari hasil audit sementara menunjukkan bahwa ada beberapa RTH yang luasannya cukup tetapi ternyata tanahnya lempung atau bawahnya batu, sehingga resapan airnya kurang," katanya.

Untuk itu, Pemkot Bandung tengah mencari lahan-lahan yang memiliki daya dukung lingkungan lebih baik.

"Kita sedang mencari beberapa lahan yang produksi oksigennya tinggi, serapan airnya juga tinggi," ucap Farhan.

Selain penguatan RTH, Farhan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana yang melibatkan peran aktif masyarakat di tingkat kewilayahan.

Ia mengapresiasi respons cepat warga dalam menghadapi kejadian bencana di lingkungan masing-masing.

"Alhamdulillah, program prakarsa yang sudah kita gulirkan di 151 kelurahan itu mendapat tanggapan yang sangat baik. Masyarakat lebih terlibat, lebih semangat untuk menanggulangi berbagai permasalahan bencana langsung oleh warga beserta dengan aparat kewilayahan," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Bandung terus menyosialisasikan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat melalui program Siskamling Siaga Bencana.

"Alhamdulillah partisipasi masyarakat sangat saya hargai. Khususnya di tingkat kewilayahan, dalam antisipasi yang sudah kita jalankan dalam sosialisasi Siskamling Siaga Bencana," kata Farhan.

Program tersebut telah menjangkau lebih dari separuh wilayah RW di Kota Bandung (lebih dari 75 dari 151 kelurahan).

"Dari kita jaga sejak 22 September tahun lalu sampai hari ini kita sudah menyentuh lebih dari 50 persen RW. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," tuturnya.