Headlines News :

Pemkot Bandung Akselerasi Penyelesaian Keluhan Masyarakat

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyelesaian berbagai keluhan umum masyarakat. 

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema mengatakan, sejumlah keluhan umum masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum). Antara lain soal kemacetan, banjir, jalan rusak, trotoar, pasar tumpah, parkir liar, serta fasilitas penerangan jalan atau penerangan umum hingga penataan PKL.

"Dalam konteks menghadirkan ketentraman dan ketertiban umum itu menjadi urusan wajib layanan dasar dan merupakan hak masyarakat. Kita harus sigap merespon keluhan tersebut," ujarnya saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Trantibum di Balai Kota Bandung, Senin 4 Maret 2024.

Ia mendorong seluruh jajaran Pemkot Bandung, untuk meningkatkan "sense of crisis" dalam menghadapi keluhan masyarakat.

Ema menyebut, saat ini Pemkot Bandung tengah konsentrasi menyelesaikan lima titik pembenahan yakni penataan PKL Monumen Perjuangan, Saparua, Ujungberung, Pasar Kordon, dan Pasar tumpah Sudirman, Cikutra, Ciwastra, Kosambi, Kiaracondong, serta Pasar Cijerah.

"Penataan di Monju dan Saparua telah 95 persen. Sudah tidak ada PKL di trotoar, orang berolahraga lebih aman dan nyaman. Parkir tidak ada lagi di Jalan Ambon, juga sudah tidak ada parkir di Jalan Banda," ujarnya.

"Ujungberung harus terus dijaga dan dikawal. Terkait Pasar Kordon juga sedang berproses. Begitupun dengan pasar tumpah semua harus selesai pukul 06.00 WIB. Kalau ada komplen masyarakat harus segera ditindaklanjuti," imbuhnya.

Terkait titik kemacetan, Ema mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat 42 titik kemacetan. Titik-titik itu harus segera diselesaikan dan ditemukan solusinya. Ema meminta, Dishub agar lebih proaktif untuk memberantas parkir ilegal yang ada di Kota Bandung.

Ema juga mendorong sejumlah fasilitas ruang terbuka seperti taman-taman agar lebih diperhatikan. Dari aspek penerangan, Ema meminta Dishub segera membenahinya. Juga penerangan di jalan-jalan Kota Bandung.

"Contohnya PJU sepanjang Jalan Soeta keluhan paling tinggi, karena lampu penerangan kurang. Saya minta itu menjadi prioritas. Malam hari itu gelap," kata Ema.

Selain itu, adapula keluhan terkait dengan pengamen, gelandangan, dan pedagang asongan di perempatan jalan.

"Pengamen, pengemis dan asongan semrawut. Apalagi menjelang Ramadan. Ini tolong menjadi atensi. Pedagang asongan dan gelandangan banyak di perempatan jalan. Satpol PP dan Dinsos segera membuat rencana aksi," instruksinya.

"Pengamen yang memaksa di Braga, saya sarankan Satpol PP segera tertibkan. Petugas berjaga di Braga," katanya menambahkan.

Tak hanya itu, Ema juga meminta DSDABM untuk terus mengakselerasi perbaikan jalan rusak dan trotoar di Kota Bandung. Selain itu, juga dengan beberapa titik banjir juga harus segera diselesaikan.

"Trotoar dan jalan rusak juga masih menjadi atensi. Salah satunya di sepanjang Dipatiukur untuk bisa mengukur dan mengecek yang rusak. Segera perbaiki. Banyak masyarakat yang mengeluhkan," ujarnya.

Ema juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung untuk membereskan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di jalan raya. Hal ini agar tidak menganggu aktivitas warga.

"Saya minta sebelum pukul 06.00 WIB, kota sudah bersih, tidak boleh lagi ada tumpukan sampah di jalan. DLH segera ubah pola pengangkutan. Petugas kebersihan dan DLH sebelum pukul 06.00 WIB, kota sudah bersih sebelum masyarakat beraktivitas," ungkapnya.

Ia pun mendorong para kepala OPD, camat dan lurah untuk turun ke lapangan agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

Walau bukan tantangan yang mudah, Ema berharap semua pihak dapat berkolaborasi menghadirkan Kota Bandung yang lebih baik lagi.

"Semua harus segera ditangani. Kita cari solusi bersama, agar Kota Bandung menjadi lebih baik lagi," tegasnya. 

Sejumlah Istri Dubes Terkesan saat Kunjungi Kota Bandung

BANDUNG - Sebanyak 28 istri Duta Besar negara sahabat menyambangi Kota Bandung untuk belajar tentang pemberdayaan masyarat terkait Keluarga Berkualitas (KB), Senin 4 Maret 2024.

Mereka tergabung dalam Spouses Of Head Mission (Shom). 

Adapun negara yang menyambangi Kota Bandung di antaranya yaitu istri Duta Besar Spanyol, Denmark, Malaysia, Swedia, Kazakhstan, New Zealand, Suriname, Cambodia dan negara lainnya. Turut hadir juga istri Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Sinta Pahala. 

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, Kenny Kaniasari, kedatangan ke Kota Kembang ini untuk mendapatkan pengalaman serta menggali potensi yang ada terkait pemberdayaan masyarakat. 

Khususnya di Kota Bandung terdapat Kampung KB (Keluarga Berkualitas) sebagai pemberdayaan masyarakat khususnya bagi ibu rumah tangga, sehingga mandiri dan berkelanjutan. 

"Mereka ini memang tertarik datang ke Kota Bandung dalam hal sosial, kesehatan hingga budaya," kata Kenny di Batik Komar, Jalan Cigadung, Senin 4 Maret 2024. 

Ia menambahkan, para delegasi tersebut tertarik dengan Kampung KB yang merupakan pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. 

"Para delegasi ini tertarik dengan Kampung Keluarga Berkualitas. Di situ ada pembangunan keluarga beserta pemberdayaan untuk masyarakat. Kita sampaikan ada program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor, hingga penanganan stunting," bebernya. 

Kenny mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi agar didorong mampu secara mandiri. 

"UP2K kebanyakan ibu rumah tangga, mereka (delegasi) peduli juga, sehingga membeli berbagai produknya. Para peserta yang ikut kagum karena ibu rumah tangga ini diberdayakan dengan mandiri untuk menghasilkan ekonomi," ungkapnya. 

Menurutnya, para peserta terkesan karena kekompakan antara pemerintah dan masyarakat yang mampu mendorong agar masyarakat bisa lebih mandiri. 

"Para istri Duta Besar ini terkesan dengan Kota Bandung, karena kekompakan pemerintah dan masyarakat sama-sama untuk meningkatkan ekonomi dan penanggulangan kasus stunting," ujarnya. 

Kenny mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat 151 Kampung KB dengan rincian, 68 Kampung kategori Dasar, 43 kampung kategori Berkembang, 15 kampung kategori Mandiri, dan 25 kampung kategori berkelanjutan. 

"Pertama mereka datang ke Bandung itu, ingin coba Whoosh sebagai transportasi paling cepat se - Asia Tenggara. Terus saya tanya (ke anggota Shom) bahwa kedatangannya ke Bandung tidak sekali ini saja. Selain terkesan cuaca sejuk dan nyaman dibanding kota lain juga kulinernya banyak," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Shom Negara Spanyol, Gemma Caminada Diaz merasa senang bisa ke Kota Bandung. 

"Bagus, ibu rumah tangga di sini hebat, bisa mandiri," ungkapnya. 

Ia pun menyempatkan untuk memilih batik khas Kota Bandung di Batik Komar. Ia sangat terkesan bahwa di Bandung terdapat tempat yang nyaman dan seni yang tinggi. 

"Bandung itu cuacanya sejuk dan nyaman, apalagi di sini ada batik. Saya bawa buat ke Spanyol," ujarnya

Pemkot Bandung Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2025

BANDUNG - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

​"Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang ini merupakan proses panjang, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. ​Seluruh stakeholders pembangunan, bersama-sama perangkat daerah, camat, lurah, dan ketua RW, diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi," kata Bambang pada Musrebang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, di Hotel Horison, Senin 4 Maret 2024. 

Bambang mengungkapkan, terdapat 4 isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung. Keempatnya yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih; peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan peningkatan kenyamanan dan kelayakhunian kota. 

"Kita upayakan indeks pembangunan di Kota Bandung terus meningkat. Sesuai data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 83,29 persen," ujarnya. 

Bambang mengungkapkan, forum Musrenbang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar bisa memberi dampak positif dan solusi atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. 

​"Saya berharap seluruh peserta mengikuti pertemuan ini secara aktif, agar dapat memberikan banyak masukan serta saran yang inovatif, cerdas dan membangun untuk Pemkot Bandung yang lebih baik," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendukung rencana pembangunan di Kota Bandung. 

"DPRD Kota Bandung mendukung, ini sebagai wujud amanah sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita punya harapan besar Musrenbang ini mampu meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah," tuturnya. 

Tedy mengatakan, terdapat 22 usulan dari wakil rakyat itu untuk menjadi catatan bagi Pemkot Bandung untuk ditindaklanjuti. 

Mulai dari pendidikan, ekonomi, transportasi hingga kesehatan, Tedy usulkan untuk lebih masif dilakukan agar sesuai dengan rencana. 

"Pemulihan ekonomi seperti UMKM. Ditingkatkan program digitalisasi, soal permodalan dan pengembangan usaha," ujarnya. 

Terkait pengangguran, Tedy menyebut, perlu pelatihan dunia usaha, sehingga UMKM di Kota Bandung mampu membuka lapangan kerja. 

"Pengangguran itu harus ditekan dengan pelatihan, banyak digelar job fair, termasuk bagi disabilitas," ungkapnya. 

Sementara itu, Kasubid Perencanaan dan Evaluasi Wilayah ll, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Bob Ronald menyampaikan, pembangunan di Indonesia wajib untuk melayani masyarakat. 

"Apapun perencanaan, harus sesuai target dan mampu menyentuh masyarakat," ungkapnya via Zoom Meeting. 

Menurutnya, kegiatan perencanaan menjadi agenda rutin yang harus dilakukan pemerintah untuk menyusun pembangunan di tahun berikutnya. 

"Kegiatan perencanaan itu rutin dan harus menyertakan seluruh staeholder. Ini menjadi wadah untuk dimanfaatkan sebaik mungkin," tuturnya.

Dekan Teknik Unisba Rela Urus Sampah Kampus

BANDUNG - Tak ingin mengulang masa kelam "Bandung Lautan Sampah" saat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah Cimahi longsor, Dekan Fakultas Teknik dan Pembina Clean and Green Universitas Islam Bandung (Unisba), Mohamad Satori mengembangkan Eco Kampus. 

Hal itu telah Satori lakukan sejak 2005 dan saat ini terus berkembang melibatkan civitas akademica Unisba dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

"Tata kelola yang mengganggap TPA itu segalanya ada keliru. Sebelumnya pada tahun 2000 saya sudah mengembangkan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tapi jangankan terimplementasi, direspon saja sangat minim," ungkapnya kepada Humas Kota Bandung.

Berkat upayanya, kesadaran warga kampus mengelola sampah mulai membaik. Warga kampus Unisba kini mulai melakukan aksi menyelesaikan sampai dari sumbernya. Termasuk dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan sendiri.

Satori mengungkapkan, proses pertama mengelolaan sampah di Unisba adalah mengubah mainset tentang sampah yang hanya bisa dibuang. Padahal sampah bisa dimanfaatkan dengan cara memilahnya. 

"Tidak hanya memilah, kedua mengolah sampah yang sudah terpilah organik, anorganik dan residu. Untuk organik kita bisa olah menjadi kompos. Anorganik bisa kita jual atau serahkan ke bank sampah. Terakhir residu, baru diangkut ke TPA," jelasnya.

Pengelolaan sampah di Unisba melibatkan berbagai elemen dari petugas kebersihan khusus yang direkrut, mahasiswa sebagai ujung tombak eduaksi, masyarakat sekitar lingkungan kampus dan tentunya peran pemerintah. 

Pengelolaan sampah di Unisba ini dikemas dalam konsep "Unisba Go Green". Tujuannya, sebagai Center of Education, Unisba membantu pemerintah pengelolaan sampah. 

"Office Boy mengambil sampah di dapur setiap lantai untuk dipilah. Sore harinya dibawa ke saung kompos untuk diproses menjadi kompos", katanya. 

Satori menurutkan, pengelolaan sampah Unisba menggunakan bata terawang atau bata berongga dan takakura yang sudah dikembangkan di berbagai daerah. 

"Kompos tersebut digunakan untuk sayuran di sekitar kampus. Hasil panen akan dibagikan pada saat jumat berkah," ucapnya. 

Terakhir Satori menyarankan mulai mengurangi produksi sampah dengan cara mencegah, menghindari kemasan-kemasan sekali pakai, mendaur ulang dan setor sampah ke Bank sampah. 

"Terakhir mulailah membuang sampah sesuai jenisnya," imbaunya.

Kelurahan Sadar Hukum, Pemkot Bandung Bina 151 Lurah Sebagai Paralegal

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dan Peran Lurah Sebagai Paralegal, di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Senin, 4 Maret 2024. Pembinaan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Bandung untuk meningkatkan pemahaman para Lurah tentang hukum. 

Pasalnya, Lurah merupakan paralegal yang mendampingi masyarakat saat terjadi perselisihan hukum. Sebagai paralegal, Lurah bisa memberi bantuan hukum di bawah bimbingan pengacara. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Darrah (Setda) Kota Bandung, Santosa Lukman Arief menyampaikan pada prinsipnya Pemkot Bandung ingin meningkatkan pemahaman keilmuan para Lurah berkaitan dengan pemaham hukum yang harus diberikan kepada masyarakat. 

"Ingin meningkatkan pemahaman keilmuan para Lurah berkaitan dengan pemaham hukum yang harus diberikan kepada masyarakat, dan juga sekarang ada tambahan, Lurah sebagai Paralegal jadi artinya pendampingan apabila ada penyelesaian perselisihan hukum di Kelurahan," jelas Santosa.

"Lurah sebagai Paralegal berperan sebagai pendamping apabila ada perselisihan hukum di wilayahnya," imbuhnya.

Menurutnya kegiatan ini ditujukan untuk kelurahan dan warga. Nantinya, para lurah dan warga yang mengikuti pembinaan bisa menyosialisasikannya kepada masyarakat.

"Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, perundungan (bully) dan semuanya terkait dengan kasus-kasus hukum. Ke depannya di Kelurahan ada Advokat yang membantu," tuturnya.

Santosa berpesan agar para Lurah tetap memepertahankan kualitas pelayanan terbaik. Tak hanya berkaitan dengan dengan administrasi tetapi juga bidang hukum.

Pembinaan ini diikuti oleh seluruh Kelurahan di Kota Bandung. Pada pembinaan ini Bagian Hukum Setda mengahadirkan tiga narasumber yaitu Budi Santoso, SH., MH (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat), Mohammad Fahmi Haikal, SH (Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat), dan Ferdy Rizky Adilya, SH., MH., CLA (FRA & CO Law Firm).
 
Copyright © 2016. LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya .
Kontak Redaksi | Designed By Bang One