LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Senin, Juni 29, 2026

Cari Kerja Kini Lebih Mudah, Virtual Job Fair Bandung Buka 2.595 Lowongan

BANDUNG, LiputanJabar -- Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan kini tak perlu lagi mengantre di lokasi job fair. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menghadirkan Virtual Job Fair 2026 dengan menyediakan 2.595 lowongan kerja yang dapat diakses secara online.

Kegiatan tersebut dapat diikuti seluruh pencari kerja secara gratis melalui aplikasi New BIMMA. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor ikut berpartisipasi membuka kesempatan kerja.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan digitalisasi layanan ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap dunia kerja.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Ia menilai sistem virtual mampu menghilangkan hambatan jarak, waktu, maupun biaya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengikuti proses rekrutmen.

Disnaker juga memastikan seluruh persiapan teknis telah dilakukan agar proses pendaftaran hingga seleksi berjalan lancar dan nyaman bagi peserta.

Pencari kerja diimbau melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA karena data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan seleksi awal.

Kamis, Juni 25, 2026

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kamis, Juni 25, 2026

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Kamis, Juni 25, 2026

Bandung Masih Miliki 699 Hektare Sawah Aktif, Hari Krida Pertanian Jadi Momentum Apresiasi Petani

BANDUNG – Di tengah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektare lahan sawah aktif yang menjadi penopang produksi pangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para petani yang terus mempertahankan aktivitas pertanian di wilayah perkotaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandung memperingati Hari Krida Pertanian ke-54 dengan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani serta kelompok tani dari 30 kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan tema “Petani Keren, Petani Hebat” dipilih untuk menegaskan pentingnya peran petani dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, para petani Kota Bandung tidak hanya berkontribusi melalui produksi padi, tetapi juga sektor hortikultura, perikanan, dan peternakan yang terus berkembang.

“Petani sawah masih ada dan tetap produktif. Selain itu ada petani hortikultura, perikanan, dan peternakan. Namun yang paling dominan memang petani padi dan sayuran,” ujarnya saat peringatan Hari Krida Pertanian, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, DKPP Kota Bandung juga menampilkan berbagai produk unggulan hasil kelompok tani, program Buruan Sae, serta produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Selain penghargaan, pemerintah menyalurkan bantuan berupa benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian, serta dukungan pengembangan program Buruan Sae yang kini telah melibatkan sekitar 555 kelompok di Kota Bandung.

Sementara itu, sektor pertanian konvensional di Kota Bandung saat ini didukung oleh sekitar 45 kelompok tani aktif. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan lokal.

Gin Gin berharap momentum Hari Krida Pertanian dapat memperkuat semangat para petani sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan perkotaan.

“Pemerintah akan terus mendukung para petani melalui berbagai program pendampingan, penyuluhan, dan bantuan agar sektor pertanian Kota Bandung tetap tumbuh dan berkelanjutan,” katanya.

Rabu, Juni 17, 2026

Komisi V DPRD Jabar Laporkan Permasalahan SPMB 2026 kepada Ketua DPRD

BANDUNG, LiputanJabar – Komisi V DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan konsultasi dilakukan untuk menyampaikan perkembangan situasi SPMB yang memicu banyak keluhan di masyarakat.

“Kami berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa,” ujarnya di Bandung, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah gangguan pada sistem pendaftaran, mulai dari error, lambat diakses, hingga mengalami freeze saat digunakan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan calon peserta didik maupun orang tua.

Untuk itu, Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat guna memastikan seluruh persoalan yang muncul dapat dievaluasi dan diselesaikan.

Terkait dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) SPMB, Yomanius menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan menjadi kewenangan Komisi V, melainkan berada di tangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat.

“Kami akan fokus membuat rekomendasi melalui rapat kerja terkait berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026,” katanya.

Di sisi lain, Komisi V juga memberikan dukungan terhadap rencana Pemprov Jawa Barat yang akan menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekitar 78 ribu siswa miskin yang belum diterima melalui jalur SPMB.

Namun demikian, DPRD Jabar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat berjalan secara berkelanjutan.