BANDUNG, LiputanJabar — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menguji coba penerapan ekosistem pangan sehat di lima sekolah sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Program ini menitikberatkan pada pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL), edukasi gizi, serta pembiasaan pola makan sehat sejak dini.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan mendukung kualitas generasi muda.
Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ekosistem Pangan Sehat di Lingkungan Sekolah.
Menurut Farhan, uji coba dilakukan di lima sekolah dengan karakteristik berbeda, mulai dari sekolah negeri, sekolah Islam, hingga pesantren. Tahap awal ini juga disertai pengumpulan data dasar dan pemetaan makanan yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah.
Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus menentukan strategi penerapan program secara lebih luas.
“Kami akan melakukan survei dasar dan pemetaan makanan di sekitar sekolah hingga tahun depan. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Kebijakan pangan sehat memiliki fokus pada pembentukan lingkungan yang mendukung pola konsumsi sehat dan melengkapi berbagai upaya pemenuhan gizi peserta didik,” ujar Farhan dalam audiensi dengan Partnership for Healthy Cities (PHC) terkait Program Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Balai Kota Bandung, Rabu, 28 Oktober 2026.
Farhan menegaskan, pembangunan ekosistem pangan sehat tidak cukup hanya dengan mengatur jenis makanan yang tersedia di sekolah. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui edukasi gizi, pengawasan lingkungan sekolah, sosialisasi lintas sektor, serta keterlibatan orang tua dalam membentuk kebiasaan konsumsi sehat.
Tahapan pengembangan program selanjutnya mencakup pelatihan bagi pengelola makanan, integrasi literasi gizi dalam pembelajaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Pemkot Bandung juga mendorong pengembangan kantin sehat agar peserta didik memiliki akses terhadap pilihan makanan yang lebih bergizi dan sesuai dengan prinsip konsumsi sehat.
Selain pengendalian pangan, Farhan menilai kesehatan anak di lingkungan pendidikan juga harus didukung oleh fasilitas sanitasi dan aktivitas fisik yang memadai.
Karena itu, Pemkot Bandung tengah melakukan pembenahan fasilitas sekolah, termasuk perbaikan toilet untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan pendidikan.
Pemkot juga menjajaki kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk mengkaji kemungkinan penambahan porsi aktivitas olahraga bagi siswa sekolah dasar.
Menurut Farhan, lingkungan sekolah sehat harus dibangun melalui berbagai aspek yang saling mendukung, mulai dari konsumsi makanan bergizi, kebersihan lingkungan, hingga kebiasaan berolahraga.
“Kota Sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berjalan dan berkelanjutan,” kata Farhan.
Sementara itu, Deputy Regional Director for Asia-Pacific Partnership for Healthy Cities, Farhad Ali, mengapresiasi perkembangan kebijakan sekolah sehat yang tengah dikembangkan Pemkot Bandung.
Ia menilai kolaborasi antara Pemkot Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program tersebut.
Farhad mengungkapkan, dokumentasi perkembangan program yang disusun tim Kota Bandung telah mendapat perhatian dari kantor PHC di New York. Dokumentasi tersebut bahkan diminta untuk dibagikan sebagai referensi bagi kota-kota lain di kawasan Asia-Pasifik maupun wilayah lainnya.
“Kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan dan tahun terakhir sangat baik. Dokumentasi yang disusun oleh tim ini juga mendapat apresiasi di tingkat global,” ujar Farhad.
Ia menjelaskan, program ekosistem pangan sehat saat ini masih berada dalam tahap uji coba di sejumlah sekolah. Hasil pelaksanaan akan didokumentasikan dan dievaluasi sebagai dasar pertimbangan sebelum kebijakan dikembangkan lebih lanjut.
Kemitraan PHC dengan Kota Bandung sendiri berlangsung hingga akhir Desember 2028. Kerja sama tersebut membuka peluang pertukaran pengetahuan sekaligus pengembangan berbagai inisiatif lain yang mendukung agenda kota sehat.
Ketua IAKMI Jawa Barat, Ahyani Raksanegara, menambahkan bahwa pelaksanaan program melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga ahli kesehatan masyarakat.
Melalui kemitraan dengan Vital Strategies dan PHC, Kota Bandung memperoleh dukungan berupa konsultasi, pertukaran pengetahuan, serta berbagi pengalaman dengan kota-kota lain dalam mengembangkan kebijakan kesehatan masyarakat.
Salah satu capaian penting kolaborasi tersebut adalah tersusunnya kebijakan sekolah sehat yang dilengkapi pedoman teknis bagi satuan pendidikan. Pedoman ini menjadi acuan bagi sekolah dalam menerapkan berbagai langkah untuk membangun ekosistem pangan sehat.
Melalui uji coba di lima sekolah tersebut, Pemkot Bandung bersama para mitra akan terus mengumpulkan data, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan program.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penerapan ekosistem pangan sehat secara bertahap dan berkelanjutan, sekaligus membangun kebiasaan hidup sehat bagi generasi muda di Kota Bandung.