Terkait hal ini, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menyebut, seluruh proses mutasi dan promosi ASN di Kota Bandung dilakukan berdasarkan Sistem Merit, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Sistem Merit ini bertujuan menjamin proses yang adil dan profesional, dan telah dinilai berkategori 'Sangat Baik' oleh KASN dan BKN," ungkap Koswara.

Selain itu, dalam masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota, proses mutasi dan promosi ASN tetap mengacu pada aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"(Dalam regulasi tersebut), Penjabat Wali Kota tidak diperbolehkan melakukan mutasi atau promosi tanpa rekomendasi Kemendagri, serta semua keputusan harus mendapatkan Pertimbangan Teknis dari BKN," jelas Koswara.

Di sisi lain, Koswara juga menegaskan pentingnya pengisian jabatan strategis di tingkat kewilayahan, seperti Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), dan Lurah.

"Pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Bandung sebelumnya (Bambang Tirtoyuliono), pengisian jabatan ini dilakukan menjelang Pemilu 2024 untuk mengisi kekosongan yang ada, mengingat wilayah adalah ujung tombak pelaksanaan Pemilu. Proses ini telah mendapat izin dari Kemendagri dan BKN," ujarnya.

Hal serupa dilakukan pada masa Penjabat Wali Kota Koswara, yang menilai pengisian jabatan di wilayah menjadi prioritas guna memastikan pelayanan publik tetap optimal.

"Langkah ini juga dilakukan untuk memberikan dasar yang kuat bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, agar mereka dapat memulai pemerintahan dengan dukungan SDM yang lengkap," tambah Koswara.

Ada pun pelantikan akan dilaksanakan apabila persyaratan-persyaratan teknis telah ditempuh sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Koswara juga menyoroti evaluasi terhadap beberapa pejabat pimpinan tinggi di Pemkot Bandung yang telah menduduki jabatan lebih dari lima tahun.

"Sesuai aturan, mereka harus mengikuti evaluasi kinerja dan uji kompetensi. Hasilnya akan menentukan apakah mereka tetap di posisi yang sama, dirotasi, atau didemosi. Proses ini juga tetap memerlukan Pertimbangan Teknis dari BKN dan rekomendasi Kemendagri," jelasnya.

Koswara menegaskan, pengisian jabatan dilakukan murni berdasarkan kompetensi dan kinerja, tanpa adanya kepentingan politik.

Ia juga menambahkan, proses mutasi dan rotasi yang berlangsung saat ini belum tentu selesai pada masa kepemimpinannya saat ini, mengingat seluruh tahapan harus melewati prosedur yang ketat.

"ASN harus netral dan bebas dari pengaruh politik. Proses yang kami lakukan sepenuhnya berlandaskan profesionalisme dan fairness," kata Koswara.

"Langkah ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi yang profesional, sehingga dapat mendukung kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan," pungkasnya

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, yang juga Ketua Tim GTRA Kota Bandung menyatakan, program menuju Kota Bandung sebagai Kota Wakaf merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf dan pemanfaatan lahan produktif milik Pemkot Bandung.

Gagasan menjadikan Bandung sebagai Kota Wakaf diharapkan dapat mendukung pengelolaan tanah wakaf secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.  

"Program Kota Wakaf ini adalah solusi yang baik untuk memaksimalkan potensi wakaf di masyarakat. Dengan konsolidasi yang terencana, kita bisa menciptakan sinergi yang berdampak besar bagi pembangunan Kota Bandung. Program ini juga sejalan dengan visi kota yang maju dan berkelanjutan," ujar Koswara.

Koswara mengungkalkam hal itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Wakaf Hijau Menuju Kota Bandung sebagai Kota Wakaf dan Koordinasi Pemanfaatan Lahan Produktif terhadap Lahan Pemkot Bandung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Bandung, Rabu 22 Januari 2025

Menurutnya, sebagai kota dengan sumber daya lahan yang terbatas, Bandung perlu memanfaatkan ruang yang ada secara optimal.

"Wakaf hijau ini fokus pada pemanfaatan sosial yang berkelanjutan, seperti budidaya tanaman hidroponik atau kegiatan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengeksploitasi tanah secara berlebihan," jelasnya.  

"Kota wakaf ini menjadi prioritas dan bisa mengkonsolidasikan segala potensi bagi kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yuliana menjelaskan, tujuan inisiasi menuju Bandung Kota Wakaf adalah peningkatan produktivitas tanah-tanah wakaf di Kota Bandung dan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, program Wakaf Hijau bertujuan untuk memanfaatkan lahan wakaf secara produktif. Salah satu inovasi yang digagas adalah budidaya tanaman sayur hidroponik.  

"Hidroponik dipilih karena efisien, bernilai ekonomis, dan cocok untuk lahan terbatas. Kami telah memulai langkah ini dengan meresmikan 1.000 lubang tanam di Kantor PCNU Kota Bandung pada 9 Januari 2025, yang juga menjadi lokasi pelatihan pengelolaan hidroponik," ungkap Yuliana.  

Langkah ini diharapkan menjadi percontohan untuk lima lokasi lainnya di Kota Bandung, yang akan dikelola secara produktif untuk mendukung masyarakat.

"Tujuan akhirnya adalah menjadikan Bandung sebagai Kota Wakaf yang mandiri, berdaya guna, dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain inisiasi kota wakaf, GTRA Kota Bandung juga melaksanakan pengembangan desa wisata dengan mencari potensi. Salah satunya yang akan diujicobakan yaitu di kampung Cigagak, Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

 

Pada kesempatan ini, Kantah Kota Bandung juga menyerahkan sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Bandung, yang menjadi bagian dari upaya formalisasi dan legalitas pengelolaan tanah untuk program wakaf. 

BANDUNG - Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara menegaskan konsistensi dan komitmen para birokrat terhadap program yang telah direncanakan menjadi kunci dan krusial, terlepas dari siapa pun kepala daerahnya.

Ia menyebut birokrasi harus menjadi tulang punggung pelaksanaan program pembangunan yang dirancang berdasarkan proses panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.  

"Saya basisnya birokrasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah konsisten dan ajeg pada program, jangan berubah-ubah. Persoalan kota yang secara substansi harus dilakukan secara konsisten. Saya minta kepada teman-teman, konsisten dan komitmen terhadap program, apa pun dan siapa pun kepala daerahnya," ungkap Koswara pada program Bandung Menjawab, Selasa 21 Januari 2025.

Ia juga mengatakan, loyalitas birokrat seharusnya diarahkan pada program, bukan kepada figur pimpinan. Program yang sudah melalui tahapan perencanaan wajib dijalankan tanpa terpengaruh oleh pergantian pemimpin.  

"Loyalitas seorang birokrat itu kepada program, karena program sudah menjadi regulasi dan aturan. Pemimpin yang baik akan memastikan kebijakannya dituangkan dalam bentuk program dan dijalankan secara berkelanjutan," ujarnya.  

Selain konsistensi, menurut Koswara, inovasi dan kreativitas menjadinhal yang perlu ditingkatkan. Namun inovasi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.  

"Inovasi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah kota, tetapi harus tetap berada dalam koridor aturan. Jangan sampai inovasi justru menyalahi regulasi. Kita ingin semangat kreativitas terus tumbuh, tapi tetap terarah," tegasnya.  

Sebagai bagian dari upayanya mendukung kreativitas, A. Koswara berencana mengakhiri masa jabatannya dengan mengadakan Bandung Gaming Day 2025, sebuah ajang yang menyoroti potensi besar anak muda dalam bidang teknologi dan kreatif.  

"Kreativitas anak muda adalah jantung Kota Bandung. Kita harus mendukung mereka, karena melalui inovasi dan kreativitas inilah kota ini bisa terus berkembang. Ini juga menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah," ungkapnya.

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp26 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Anggaran tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2025.

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, memastikan alokasi dana tersebut telah disiapkan untuk mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Insyaallah sudah ada, walaupun belum ada hitungan pastinya. Tapi secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp26 miliar untuk membantu program itu," ujarnya, di sela-sela program Bandung Menjawab, Selasa 21 Januari 2025.

Koswara menjelaskan, dananya memang telah dirancang khusus untuk program MBG. Bukan mengambil dari anggaran lainnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran dari APBD tahun 2025 untuk mendukung program MBG. Program ini ditargetkan mengumpulkan dana sebesar Rp5 triliun dari berbagai daerah di Indonesia.

Saat ini, Kemendagri mencatat telah terkumpul dana Rp2,3 triliun dari APBD kabupaten. Selain itu, APBD provinsi ditargetkan menyumbang Rp2,5 triliun sehingga total mencapai target Rp5 triliun.

Menurut Tito, program MBG memiliki dampak positif tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi daerah.

"Hasil dari peternak dan petani bisa terserap. Pemda sangat antusias mendukung program ini," ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 17 Januari 2025 lalu.

Ia menambahkan, Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) untuk memastikan anggaran MBG dialokasikan dengan baik.

"Beberapa daerah sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya untuk tahun 2025," katanya.