DEPOK, LiputanJabar - DPRD Jawa Barat mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar memperluas program literasi media hingga tingkat kabupaten/kota dan sekolah, khususnya bagi generasi muda.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Pradi Supriatna mengatakan, derasnya arus informasi digital membuat masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi sebelum menerima maupun menyebarkannya.

Hal itu disampaikan Pradi saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Pemahaman Literasi Media bagi Masyarakat bertema Peningkatan Kualitas SDM Penyiaran melalui Riset 5+1 di Kota Depok, Jumat (18/9/2026).

“Ketika ada informasi di tangan kita, jangan langsung kita share kembali. Cari sumbernya dan pastikan apakah informasi tersebut benar,” kata Pradi.

Ia mendorong masyarakat membiasakan pengecekan informasi menggunakan pendekatan 5W+1H serta memastikan sumber dan tujuan penyebaran informasi.

Menurut Pradi, program literasi media juga perlu masuk ke lingkungan pendidikan, terutama jenjang SMP dan SMA. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab sejak dini.

“Kami sangat mendorong literasi media masuk ke sekolah-sekolah. Tentu perlu dukungan anggaran dan lainnya. Harapannya bisa dimulai dari tingkat SMP dan SMA,” ujarnya.

Pradi berharap kolaborasi KPID Jabar, pemerintah daerah, DPRD, dan satuan pendidikan diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin siap menghadapi perkembangan informasi digital.

***

CIMAHI, LiputanJabar - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, memantau pembangunan Underpass Gatot Subroto di Kota Cimahi, Kamis (10/9/2026). Pemantauan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dengan memperhatikan keselamatan dan kualitas pekerjaan.

Acep berharap pembangunan underpass tersebut dapat mengurai kemacetan di kawasan Baros, terutama saat perlintasan kereta api ditutup. Kehadiran underpass juga diharapkan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Paling penting pembangunan Underpass Gatot Subroto-Cimahi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setelah selesai nanti, diharapkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aktivitas warga tidak lagi terlalu terganggu oleh antrean di perlintasan kereta api,” kata Acep.

Menurutnya, pembangunan underpass merupakan kolaborasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Cimahi dalam menangani persoalan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan kereta.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan fisik underpass tersebut dengan durasi pekerjaan sekitar 10 bulan. Target penyelesaian diarahkan pada akhir 2026, dengan tetap bergantung pada kesiapan lahan dan aspek administrasi.

Acep menegaskan DPRD Jabar akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

***

JAKARTA, LiputanJabar - Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kamis (10/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari praktik pengelolaan lingkungan di kawasan metropolitan sekaligus menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan Jawa Barat.

Anggota Pansus XV DPRD Jabar, Junaedi mengatakan, Ranperda PPLH harus memiliki muatan lokal dan tidak sekadar menyalin aturan pemerintah pusat.

“Penyusunan Raperda PPLH harus komprehensif dan memuat kearifan lokal yang menjadi pembeda sekaligus solusi sesuai karakteristik Jawa Barat,” kata Junaedi.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu aplikatif, terutama dalam pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta penguatan kelembagaan daerah.

Pansus XV juga terus berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait untuk memastikan Ranperda tetap selaras dengan aturan nasional sekaligus dapat diterapkan sesuai kondisi Jawa Barat.

BANDUNG, LiputanJabar – Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya terkait pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak usia produktif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 yang digelar di Lapangan Saparua, Jalan Ambon, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Minggu (6/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Darwisman, Direktur Pengawasan Dana Pensiun OJK Pusat Dinar Sukmasari, Asisten Daerah II Kota Bandung Dudy Prayudi, Direktur Kepatuhan bank bjb Asep Dani Fadillah, Ketua Dewan Pengawas DPLK bank bjb Nur Hasan Kurniawan, serta Ketua Pengurus DPLK bank bjb Rinda Merindawati.


Bulan Dana Pensiun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa persiapan masa pensiun perlu dilakukan sejak dini. Semakin awal perencanaan dilakukan, semakin panjang waktu yang tersedia untuk membangun dana pensiun secara bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Masyarakat usia produktif pun didorong membangun kebiasaan finansial yang sehat, antara lain dengan mengelola pengeluaran secara bijak, menyisihkan sebagian penghasilan, dan memilih instrumen keuangan yang sesuai untuk tujuan jangka panjang.

Melalui kegiatan ini, DPLK bank bjb juga memperkenalkan peran Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai bagian dari strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Dana pensiun tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan setelah berhenti bekerja, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga kemandirian dan kualitas hidup pada masa mendatang.


Selain edukasi keuangan, kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 diisi berbagai aktivitas yang mendorong gaya hidup sehat, interaksi sosial, dan kebersamaan. Hal tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masa pensiun tidak hanya berkaitan dengan kesiapan finansial, tetapi juga kesehatan dan kualitas kehidupan sosial.

Dengan semangat “Siap untuk Masa Depanmu”, DPLK bank bjb berkomitmen memperluas edukasi, literasi, dan inklusi keuangan sekaligus menghadirkan solusi perencanaan dana pensiun yang membantu masyarakat mempersiapkan masa depan secara lebih terencana, mandiri, dan sejahtera.

Informasi mengenai DPLK bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi DPLK bank bjb, kanal media sosial resmi bank bjb, serta layanan bjb Call 14049.

BANDUNG, LiputanJabar – Bank bjb memperkuat jaringan layanan perbankan di Jawa Barat dengan menghadirkan Kantor Cabang Pangandaran. Kehadiran kantor cabang ini menjadi bagian dari strategi bank bjb untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Kantor Cabang Pangandaran sebelumnya beroperasi di Jl. Merdeka Barat No. 396, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Pangandaran. Kini, kantor tersebut menempati lokasi baru di Grand Pangandaran, Jl. Merdeka, Kavling C-3A, Kecamatan Pangandaran. Kantor cabang ini mulai beroperasi sejak 13 Juli 2026.

Peresmian kantor cabang tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melakukan penandatanganan prasasti bersama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami. Turut hadir jajaran manajemen bank bjb, antara lain Komisaris Rudie Kusmayadi, Komisaris Novian Herodwijanto, Direktur Utama Ayi Subarna, Direktur Operasional Herfinia, serta Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberadaan jaringan perbankan di daerah memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendukung aktivitas usaha produktif. Hal tersebut sejalan dengan karakter Pangandaran yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan UMKM.

Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Jawa Barat memiliki aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal. Pertumbuhan kunjungan wisatawan turut membuka peluang bagi sektor kuliner, akomodasi, transportasi, jasa wisata, perdagangan hingga industri kreatif.


Bank bjb melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui layanan perbankan yang lebih dekat dengan masyarakat. Akses terhadap produk dan jasa keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat serta pelaku UMKM mengelola kebutuhan usaha, memperoleh pembiayaan, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Kehadiran Kantor Cabang Pangandaran juga menjadi bagian dari strategi bank bjb untuk mendekatkan layanan ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perseroan optimistis keberadaan kantor cabang tersebut dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Pangandaran.

Melalui perluasan jaringan, inovasi produk dan layanan, serta penguatan kolaborasi, bank bjb berkomitmen untuk terus menjadi mitra pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Informasi mengenai produk dan layanan bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi bank bjb, kanal media sosial resmi, serta layanan bjb Call 14049.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).