JAKARTA, LiputanJabar -- Bank bjb menandatangani pembaruan kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran bersama 22 bank lainnya. Penandatanganan ini berlangsung pada Jumat (19/7) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Utama, KSEI Samsul Hidayat dengan pimpinan 23 Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran masing-masing. 

Hal ini menandai langkah strategis dalam meningkatkan kemudahan akses investor ke pasar modal. Turut hadir dan menyaksikan penandatangan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, Direksi dan Komisaris Self-Regulatory Organization (PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan KSEI), perwakilan bank bjb dalam acara ini, Direktur Information Technology & Transaction Banking bank bjb, Rio Lanasier selaku penandatangan dan Direktur Keuangan Terpilih bank bjb, Hana Dartiwan beserta jajaran dan tamu undangan lainnya menyaksikan prosesi tersebut.  
 
Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, menyampaikan pembaruan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya bank bjb untuk terus tingkatkan kemudahan akses investor ke Pasar Modal.
 
Bank bjb sebelumnya terpilih sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2019-2024 dan kemudian ditunjuk kembali untuk periode  2024-2029. Pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024-2029 dilakukan melalui proses yang panjang dan transparan. bank bjb dinilai telah behasil memberikan kemudahan akses investor dalam membuka rekening dan bertransaksi.  
 
Nantinya, bank bjb sebagai Bank Administrator RDN akan berperan sebagai Bank Pembayaran KSEI, yang bertugas dalam penyelesaian transaksi efek di pasar modal dan memberikan alternatif fasilitas intraday kepada Perusahaan Efek.
 
Rio Lanasier, Direktur Information Technology & Transaction Banking bank bjb, menambahkan, peran bank bjb sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi bank bjb tetapi juga bagi para investor.  
 
“Kami berharap dapat mendukung pengembangan pasar modal yang lebih inklusif dan efisien," ucap Rio.  
 
Data KSEI menunjukkan bahwa per Juni 2024, total investor di pasar modal Indonesia telah mencapai 13 juta dengan rata-rata penyelesaian transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun. Pertumbuhan investor rata-rata tercatat sebesar 38,7% per tahun sejak 2020, dengan dominasi individu lokal mencapai 99% dari total investor.  Hal ini menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara industri pasar modal dan perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan.
 
Kerja sama KSEI dengan bank bjb menunjukkan sinergi yang kuat antara industri pasar modal dan perbankan. Ini mendukung pengembangan pasar, pendalaman pasar, dan peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia.  
 
Sebagai Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, bank bjb optimis akan memberikan dampak positif tidak hanya meningkatkan branding, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah nasabah baru dan penetrasi nasabah bank ke instrumen investasi di pasar modal.  
 
“PKS ini diharapkan dapat memperkuat fondasi untuk membangun dan memajukan pasar modal Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. bank bjb siap mendukung setiap langkah menuju pasar modal yang lebih inklusif dan efisien,” tegas Widi. 

*

JAKARTA, LiputanJabar –  Finalisasi pengembangan Kelompok Usaha Bank (KUB) bank bjb dengan Bank Jambi, bank bjb bersama Gubernur Jambi menandatangani Perjanjian Antar Pemegang Saham (Shareholders Agreement/SHA) yang mengatur peran para pihak dalam Pengendalian atas Bank Jambi, pada Rabu, 17 Juli 2024, di Kantor Perwakilan bank bjb Jakarta.

Penandatanganan SHA dilakukan oleh Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldy dan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, serta disaksikan oleh -Pj Gubernur Jawa Barat, OJK Pusat, Kepala OJK Jawa Barat, Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala OJK Sumatera Bagian Selatan dan Direktur Utama Bank Jambi.

Klausul-klausul dalam SHA ini telah melalui proses diskusi yang panjang, yang akhirnya mencapai titik temu berkat itikad baik dan kesamaan visi seluruh pihak untuk membangun perbankan daerah yang tangguh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penandatanganan SHA ini juga menandai langkah strategis penting bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat posisinya di industri perbankan nasional, untuk tetap relevan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldy, menyatakan bahwa penandatanganan SHA ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama Penyertaan Saham Bersyarat yang telah ditandatangani pada 28 Juni 2024 lalu.

“Penandatanganan Shareholders Agreement pada hari ini menandai langkah penting dalam sejarah kedua bank. Pasca penandatanganan SHA, artinya Induk KUB dalam hal ini bank bjb bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi beserta Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi telah memiliki visi yang sama untuk bersama-sama membangun, memperkuat dan meningkatkan peran BPD khususnya untuk mendukung jalannya transaksi keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah." ujar Yuddy Renaldy.

Dengan kata lain, Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua bank, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Masih banyak pula bidang dalam layanan perbankan, digitalisasi, keamanan teknologi yang bisa disinergikan, kita berbagi infrastruktur sehingga akan lebih efisien dalam pelaksanaannya.

Mengenai pelaksanaan Pengendalian atas Bank Jambi nya sendiri, akan dilakukan bank bjb dan Pemprov Jambi selayaknya konsep dwitunggal, di mana masing-masing pihak memiliki peran vital untuk pengembangan Bank Jambi ke depan. Provinsi Jambi, dengan seluruh kota dan kabupatennya, memiliki ekosistem daerah dengan potensi besar, dengan APBD mencapai Rp. 5,1 triliunan rupiah dan populasi penduduk yang mencapai 3,6 Juta Jiwa. Bank bjb, sebagai BPD terbesar, memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola ekosistem daerah, khususnya dalam pengelolaan pajak, retribusi, dan layanan daerah secara digital.

Saat ini, bank bjb adalah satu-satunya BPD yang telah berstatus konglomerasi keuangan, dengan perusahaan anak seperti bank bjb Syariah, Bank Bengkulu, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Bank bjb juga memegang peringkat Corporate Rating tertinggi di antara BPD lainnya dan memiliki aplikasi mobile "Digi Mobile" dengan fitur-fitur yang setara dengan perbankan papan atas nasional. Dengan sinergi yang baik, melalui kesepahaman visi dan komunikasi yang erat, sinergi KUB bank bjb dengan Bank Jambi dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, yang tentunya berdampak positif pada kinerja bisnis Bank Jambi dan bank bjb.

Pada Maret 2024 lalu, kinerja Bank Jambi menunjukkan kinerja yang mengesankan. Dengan total aset sebesar Rp13,3 triliun, Bank Jambi berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp10,9 triliun dan menyalurkan kredit serta pembiayaan sebesar Rp9,5 triliun. Laba yang tercatat mencapai Rp95,5 miliar dengan Return on Equity (ROE) sebesar 16,49%. Atas kinerja tahun 2023, Bank Jambi juga mampu memberikan dividen sebesar Rp137,5 miliar kepada pemegang saham. Selain itu, Bank Jambi juga memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset sebesar Rp1,2 triliun dan ROA 3,19%, yang dapat bersinergi dengan bank bjb Syariah untuk memperluas pasar perbankan syariah di Indonesia.

Setelah penandatanganan SHA ini, bank bjb akan mengajukan permohonan Fit and Proper Test sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku. Jika disetujui, maka Bank Jambi akan menjadi tambahan anggota KUB bank bjb dan juga sekaligus perusahaan anak bank bjb, di mana laporan keuangannya akan dikonsolidasikan dengan bank bjb sebagai induk KUB. Sebagai informasi, sebelum menjalankan KUB, bank bjb berada pada posisi ke-14 secara nasional dan akan naik menjadi posisi ke-10 secara nasional apabila permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari OJK. Hal tersebut tidak hanya menguatkan daya saing grup bank bjb, namun juga menjadi representasi grup BPD dalam persaingan dengan perbankan nasional lainnya.

"Kolaborasi ini penting bagi BPD untuk berinovasi dan bertransformasi agar mampu bersaing di industri perbankan. Bank bjb dengan berbagai pengalaman dalam melakukan inisiatif-inisiatif strategis dapat berbagi pengalaman dengan sesama BPD untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama." ucap Yuddy.

BANDUNG, LiputanJabar - Gabungan Ormas dan LSM  dalam wadah Badan Komunikasi Tengah Imah LSM GMBI, GIBAS, Manggala, AMS, BBC, Gadjah Putih, Pemuda Pancasila, dan mahasiswa Pemuda kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl.Dr Radjiman Bandung Selasa (16/7/2024).

Dalam orasinya, mereka meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bara untuk transparan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB 2024 bila memungkinkan disaksikan pihak TNI/Polri dan Media turun langsung kesekolah untuk membuktikan data siswa yang diterima.

"Verifikasi terhadap sekolah SMAN di kota Bandung perlu dilakukan, karena kami mensinyalir data siswa tidak transparan (ada penyimpangan.red)," hal tersebut dikatakan Ketua LSM GMBI Kota Bandung Moh Mahsur alias Abah dikantor Disdik Jabar.

Lanjut Abah, berbagai macam aturan dan undang-undang, namun lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. bahkan pergerakan ini sudah kali ketiga di Disdik Jabar.

"Unjuk rasa dan audensi terhadap pejabat Disdik Jabar  sudah dua kali, namun sampai hari ini tidak ada jawaban pasti dari Disdik Jabar soal PPDB," katanya.

Seolah-olah pemerintah membiarkan masyarakat menangis untuk memperjuangkan nasib anaknya yang mau sekolah.

"Kalau selama ini Ormas dan LSM dijadikan kambing hitam oleh mereka. Kami meminta Disdik Jabar untuk segera turun ke lapangan untuk memverifikasi siswa yang sudah masuk," ucapnya.

"Supaya tidak ada kepentingan, maka kita minta dikawal oleh TNI/Polri dan Media. Iti baru transparansi," ujarnya.

Maka ketika ada penyimpangan di sekolah, maka pihak disdik Jabar harus berani memberikan sanksi kepada siswa yang masuk, dan untuk sekolah juga diberikan sanksi berat.

"Hanya karena dimulai kasus PPDB maka kita akan bongkar kasus korupsi di Disdik Jabar." tegasnya.

Sementara menurut Kepala Bidang PSMS Disdik Jabar Awan Suparwana mengatakan, bahwa dirinya akan berkoordinasi sama pimpinan.

Awan juga menjanjikann kepada badan kominikasi Tengah Imah  jawaban surat dari disdik Senin depan.

BANDUNG, LiputanJabar -- Sebanyak 250 anak se Bandung raya ikut khitanan massal yang digelar bank bjb sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan wujud kepedulian kepada masyarakat.

Kegiatan Khitanan Massal ini berlangsung di Gor Sport & Creative Center bank bjb, Jalan Naripan No.12 - 14, Kota Bandung, pada Selasa, 16 Juli 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini Senior Executive Vice President Credit (SEVP) Credit Risk bank bjb Galis Prasetya beserta jajaran.

"Kegiatan Khitanan Massal ini merupakan bentuk kepedulian bank bjb dan menjadi salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang rutin dilaksanakan, peserta Khitanan Massal kali ini merupakan 250 anak laki-laki yang berasal dari masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat umum di wilayah Bandung Raya dengan pelaksanaan kegiatan Khitanan Massal ini dikemas ke dalam beberapa rangkaian acara dengan penuh kegembiraan, kemeriahan dan proses khitan yang dilakukan oleh tenaga medis profesional" ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto dalam kesempatan terpisah.

Tak hanya itu, bank bjb juga memberikan ragam santunan maupun bingkisan seperti tabungan bjb Tandamata MyFirst kepada seluruh peserta dan perlengkapan sekolah seperti tas beserta alat tulis sekolah.

Selain itu, acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya, antara lain pagelaran seni dan musik seperti tarian tradisional kotemporet, penari cilik ‘rumingkang’, badut sulap serta akustikan.

Widi menjelaskan penyaluran Corporate Social Responsibily (CSR) serta kegiatan sosial lainnya rutin dilakukan di berbagai wilayah operasional bank bjb di Indonesia dan diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Terakhir, kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh nasabah bank bjb dan masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. bank bjb terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Widi.

BANDUNG, LiputanJabar - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mewaspadai siswa titipan yang masuk ke sekolah di luar jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) usai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Mereka menegaskan siswa titipan yang masuk di luar jalur PPDB akan terkena sanksi.

Plh Disdik Jawa Barat (Jabar) Ade Afriandi mengatakan, peserta didik yang lolos PPDB dan saat ini menjalani MPLS sebanyak 302.713 orang. Apabila sekolah memasukan siswa baru di luar kota maka akan terkena sanksi.

Ia menyebut peserta didik tersebut tidak akan diberikan nomor induk. Otomatis, yang bersangkutan tidak akan memiliki nomor ujian, tidak memiliki rapor dan tidak memiliki ijazah. Tidak hanya itu, sanksi akan diberikan kepada sekolah yang memasukkan siswa di luar jalur PPDB. Sanksi tersebut yaitu tidak akan diberikan dana bantuan operasional sekolah.

“Misal apabila ada yang seperti itu di luar sistem akan terkena sanksi, sekolah tidak akan diberikan bantuan BOS,” ujar Ade, (15/7/2024).

Pada sistem PPDB tahun lalu, ia menemukan terdapat jalur optimalisasi yang digunakan untuk memasukkan beberapa siswa titipan. Saat ini Ade memastikan tidak ada jalur tersebut. Ia mengklaim kecurangan sudah dicegah melalui verifikasi dan validasi satuan pendidikan. “Kami tidak terganggu oleh titipan. Panitia PPDB tetap melakukan tugasnya sesuai dengan aturan,” katanya.

Ia menambahkan saat ini SMA dan SMK tengah melaksanakan MPLS hingga tanggal 17 Juli mendatang.