Headlines News :

DLH Bandung: Pengelolaan Sampah Dimulai dari Sumber, 220 Fasilitas Disiapkan di Tingkat Wilayah


Uploaded Image

BANDUNG
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan membangun hingga 220 fasilitas pengolahan berbasis kewilayahan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti.

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

"Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA," katanya.

Menurutnya, seluruh lokasi pembangunan akan melalui verifikasi teknis dan sosial agar memenuhi persyaratan, mulai dari luas lahan, akses kendaraan operasional hingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

DLH juga menerapkan pendekatan pengelolaan berdasarkan jenis sampah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sampah anorganik bernilai ekonomi didorong ke jalur daur ulang melalui bank sampah, sedangkan sampah bernilai rendah akan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi RDF.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan DPRD mendukung penuh percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ia menilai keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.

"Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Nunung juga mendorong edukasi pemilahan sampah terus diperkuat mulai dari rumah tangga hingga tingkat RT dan RW agar volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti terus berkurang.

Pemkot Bandung Perkuat Integritas SPMB 2026, Disdukcapil Telusuri Temuan Data Kependudukan


Uploaded Image

BANDUNG
– Pemerintah Kota Bandung memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 melalui verifikasi data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan seluruh data yang menjadi perhatian publik akan ditelusuri bersama instansi terkait.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, mengatakan verifikasi dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga integritas SPMB sekaligus memastikan data kependudukan yang digunakan benar dan sesuai aturan.

Menurutnya, Disdukcapil menjalankan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pemeriksaan administrasi atas setiap dokumen yang diajukan masyarakat.

Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, Disdukcapil dapat melakukan verifikasi lanjutan, pemutakhiran data hingga pembatalan dokumen administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan hasil yang komprehensif, proses verifikasi dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, aparat kewilayahan, dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

"Verifikasi ini dilakukan bukan semata-mata untuk memastikan ketertiban administrasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat yang telah mengikuti seluruh ketentuan serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses SPMB," kata Tatang.

Ia menegaskan, apabila hasil verifikasi menemukan adanya penyampaian data yang tidak sesuai ketentuan atau pelanggaran administrasi kependudukan, tindak lanjut akan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

Disdukcapil pun mengajak masyarakat menunggu hasil verifikasi resmi dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.

Cari Kerja Kini Lebih Mudah, Virtual Job Fair Bandung Buka 2.595 Lowongan


BANDUNG, LiputanJabar -- 
Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan kini tak perlu lagi mengantre di lokasi job fair. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menghadirkan Virtual Job Fair 2026 dengan menyediakan 2.595 lowongan kerja yang dapat diakses secara online.

Kegiatan tersebut dapat diikuti seluruh pencari kerja secara gratis melalui aplikasi New BIMMA. Puluhan perusahaan dari berbagai sektor ikut berpartisipasi membuka kesempatan kerja.

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan digitalisasi layanan ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap dunia kerja.

"Melalui Virtual Job Fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya. Ke depannya, job fair akan kami selenggarakan setiap bulan secara rutin, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal itu agar setiap lowongan yang ada di perusahaan dapat terisi oleh putra-putri terbaik Kota Bandung," ujar Yayan, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, seluruh persiapan teknis telah dipastikan berjalan optimal agar peserta mendapatkan pengalaman yang nyaman saat mengikuti proses rekrutmen secara daring.

"Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam Virtual Job Fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja," katanya.

Ia menilai sistem virtual mampu menghilangkan hambatan jarak, waktu, maupun biaya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengikuti proses rekrutmen.

Disnaker juga memastikan seluruh persiapan teknis telah dilakukan agar proses pendaftaran hingga seleksi berjalan lancar dan nyaman bagi peserta.

Pencari kerja diimbau melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA karena data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan seleksi awal.

Kasus Percobaan Bunuh Diri Terjadi Hampir Setiap Pekan, Pemkot Bandung Perkuat Layanan Kesehatan Mental

Bangbara kota bandung (1).jpeg
BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat layanan kesehatan mental melalui peluncuran program Bandung Utama Bagja Sararea (Bangbara) di Kecamatan Ujungberung. Program ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan kesehatan mental yang terjadi di masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan mental semakin mendesak. Salah satu indikatornya adalah tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung.

“Kasus percobaan bunuh diri di Kota Bandung hampir setiap minggu terjadi. Ini menjadi indikasi yang sangat serius dan membutuhkan perhatian bersama,” kata Farhan, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi alasan pentingnya memperkuat layanan pendampingan psikologis di tingkat kewilayahan.

Farhan juga menyoroti hasil program Cek Kesehatan Gratis yang dilakukan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan puluhan ribu pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental dengan tingkat keparahan yang beragam.

“Dari hasil survei cek kesehatan gratis tahun lalu, ditemukan puluhan ribu anak-anak SD hingga SMA mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres ringan hingga depresi berat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung meluncurkan Bangbara yang menyediakan layanan konseling psikologis bagi masyarakat. Program ini didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Melalui layanan tersebut, warga yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, maupun masalah keluarga dapat memperoleh pendampingan dari tenaga profesional.

Ke depan, layanan kesehatan mental ini akan diperkuat melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), jaringan puskesmas, kader Posyandu, serta pengurus RW agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi secara masif agar warga mengetahui keberadaan layanan tersebut dan dapat mengaksesnya ketika membutuhkan.

Dengan hadirnya Bangbara, Pemkot Bandung berharap penanganan persoalan kesehatan mental dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko masalah yang lebih serius dapat diminimalkan.

Kawasan Timur Bandung Rawan Kekeringan, DKPP Perkuat Mitigasi untuk Lindungi Produksi Pertanian

hari krida pertanian (1).jpeg

BANDUNG – Musim kemarau yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan terhadap sektor pertanian.

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut kawasan timur Kota Bandung menjadi wilayah yang paling rentan mengalami kekurangan air karena mayoritas lahan sawah berada di wilayah tersebut.

Beberapa daerah yang masuk kategori rawan kekeringan antara lain Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati, hingga Rancasari.

“Wilayah timur Kota Bandung menjadi titik yang paling rawan apabila kemarau berlangsung panjang karena sebagian besar lahan pertanian berada di kawasan tersebut,” kata Gin Gin, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, petani di Rancasari mulai merasakan dampak berkurangnya debit air yang digunakan untuk mengairi sawah. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator awal yang terus dipantau pemerintah.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, DKPP telah menyiapkan sejumlah strategi adaptasi perubahan iklim. Selain menyediakan pompa air, pemerintah juga memberikan edukasi kepada petani mengenai pola budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air.

DKPP juga menyiapkan benih unggul tahan kekeringan, memperbaiki akses irigasi sederhana, serta mendorong pemanfaatan sumur dangkal sebagai sumber air alternatif bagi petani.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang kerap meningkat saat musim kemarau.

“Kami mengantisipasi bukan hanya kekurangan air, tetapi juga potensi serangan organisme pengganggu tanaman yang biasanya meningkat saat cuaca kering,” ujarnya.

Saat ini DKPP memiliki sekitar 30 unit pompa air yang dapat dipinjam petani secara gratis melalui kelompok tani maupun Brigade Alsintan. Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan bantuan peralatan guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Meski tantangan cukup besar karena sebagian besar lahan pertanian Kota Bandung masih mengandalkan sistem tadah hujan, DKPP optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah dilakukan dapat menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
 
Copyright © 2016. LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya .
Kontak Redaksi | Designed By Bang One