LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Kamis, Juli 23, 2026

Forkopimda Sepakat Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Bandung Raya

BANDUNG – Penanganan keamanan di kawasan Bandung Raya kini dilakukan secara lebih terpadu. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah daerah lain dan aparat keamanan memperkuat koordinasi setelah rapat Forkopimda se-Bandung Raya yang dipimpin Gubernur Jawa Barat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pola kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa keamanan Bandung Raya harus ditangani secara kolektif.

"Karena masyarakat melihat Bandung Raya sebagai satu kawasan, maka penanganannya juga harus dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui patroli gabungan lintas wilayah, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kamis, Juli 23, 2026

Bandung Percantik Kawasan Bandara Husein Jelang Penerbangan Kembali Dibuka

BANDUNG– Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah proyek penataan kawasan menjelang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara pada Agustus 2026. Fokus pembenahan diarahkan pada infrastruktur pendukung yang menjadi akses utama menuju pusat Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pembangunan Gerbang Husein serta penyesuaian tampilan kawasan Gerbang Tol Pasteur menjadi prioritas agar memberikan kesan pertama yang baik bagi wisatawan maupun pelaku usaha.

"Langkah yang akan kami lakukan yaitu membangun Gerbang Husein dan menyesuaikan tampilan kawasan Gerbang Tol Pasteur sebagai pintu masuk utama ke Kota Bandung," ujarnya.

Selain mempercantik kawasan, Pemkot Bandung juga akan meningkatkan kebersihan dan estetika lingkungan sekitar bandara. Menurut Farhan, wajah kota yang tertata akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh layanan publik terus ditingkatkan agar sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat setelah Bandara Husein kembali beroperasi.

Kamis, Juli 23, 2026

Teras Cihampelas Akan Dibongkar, Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Siapkan Penataan Kawasan

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkolaborasi dalam penataan ulang kawasan Teras Cihampelas. Langkah tersebut dilakukan setelah proses administrasi pengalihan aset dinyatakan selesai dan kini tinggal menunggu tahapan verifikasi dari sejumlah instansi terkait.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dokumen administrasi pengalihan aset telah ditandatangani. Saat ini proses tersebut memasuki tahap verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri.

"Secara administrasi sudah selesai. Saya sudah menandatangani suratnya, sekarang tinggal proses administrasi antar badan aset dan verifikasi," kata Farhan di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026).

Menurut Farhan, pengalihan aset tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat dalam melakukan revitalisasi kawasan Teras Cihampelas.

"Konsekuensinya adalah kolaborasi. Ini konsekuensi yang menyenangkan karena pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa bersama-sama melakukan penataan kawasan," ujarnya.

Sebagai langkah awal penataan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar Teras Cihampelas dibongkar terlebih dahulu. Usulan tersebut akan dijalankan sebagai bagian dari proses revitalisasi kawasan.

"Pak Gubernur tetap meminta kita untuk membongkar Teras Cihampelas. Ya, kita lakukan," ungkap Farhan.

Ia menjelaskan, konsep penataan yang sedang disusun masih dalam pembahasan. Namun, salah satu fokus utama adalah mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang nyaman bagi pejalan kaki dengan menghadirkan kembali suasana rindang di bawah pepohonan.

"Yang pasti, pertama adalah membongkar Teras Cihampelas untuk mengembalikan kenyamanan berada di bawah pohon," katanya.

Selain meningkatkan kenyamanan pedestrian, pemerintah juga akan mengoptimalkan aktivitas ekonomi para pelaku usaha di sepanjang Jalan Cihampelas. Menurut Farhan, karakter kawasan diperkirakan akan mengikuti perkembangan tren wisata dan gaya hidup masyarakat.

Ia menilai Cihampelas ke depan tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat penjualan jeans. Sebaliknya, sektor kuliner dan perhotelan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik baru kawasan tersebut.

Meski demikian, Farhan belum dapat memastikan kapan proses pembongkaran Teras Cihampelas akan dimulai. Jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Untuk kapan pembongkarannya dimulai, saya belum mendapat informasinya," tuturnya.

Jumat, Juli 17, 2026

Zulkifly Chaniago Dorong Pemprov Jabar Percepat Sertifikasi Aset untuk Tingkatkan PAD

BANDUNG, LiputanJabar -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Zulkifly Chaniago, BE, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain mempercepat sertifikasi aset, pemerintah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Zulkifly mengatakan hingga saat ini pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya tertib. Menurutnya, masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan menghambat pemanfaatannya secara optimal.

"Sertifikasi aset sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa kepemilikan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset melalui kerja sama maupun skema investasi," ujar Zulkifly, Jumat 17 Juli 2026.

Ia menjelaskan, terbitnya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026 semakin memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pengawasan aset.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat juga telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi seluruh aset yang disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Langkah tersebut dilakukan agar setiap aset memiliki nilai ekonomi yang optimal dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Selain persoalan aset, Zulkifly juga menyoroti kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap APBD meskipun telah menerima penyertaan modal dan mengelola aset bernilai besar.

Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, efektivitas investasi, serta profesionalisme manajemen perlu dilakukan agar BUMD mampu menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan daerah.

"Melalui percepatan sertifikasi aset, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja BUMD, Jawa Barat memiliki peluang besar memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat," tegasnya.

***

Jumat, Juli 17, 2026

DPRD Jabar Minta Anggaran Pendidikan Diperkuat, Ono Surono: Jangan Hidupkan Lagi SPP Sekolah Negeri

BANDUNG, LiputanJabar - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat anggaran pendidikan sebagai solusi atas berbagai kebutuhan sekolah, bukan dengan memberlakukan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri.

Menurut Ono, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

"Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya di Bandung, Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Oleh sebab itu, keterbatasan fasilitas sekolah tidak boleh dijadikan alasan untuk menarik kembali SPP dari peserta didik di sekolah negeri.

Ono juga mempertanyakan rencana penerapan SPP hanya bagi masyarakat kategori desil 6 hingga desil 10. Menurutnya, klasifikasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena masih banyak warga yang layak menerima bantuan namun belum terakomodasi dalam basis data pemerintah.

Selain memperkuat sekolah negeri, Ono meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta melalui peningkatan bantuan agar kualitas layanan pendidikan semakin baik dan biaya pendidikan bagi masyarakat dapat ditekan.

Ia berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak dilanjutkan dan pemerintah lebih mengoptimalkan anggaran pendidikan demi menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau.