Koswara mengaku telah memetakan permasalahan kota melalui diskusi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan mendapati beberapa area yang memerlukan perhatian segera.

Salah satu fokus utama Koswara adalah mengurangi kemacetan di Kota Bandung, yang sering kali terjadi pada jam-jam sibuk. 

Untuk itu, ia berencana menerapkan kebijakan pengaturan jam operasional berbagai sektor, termasuk sekolah, perkantoran, dan kendaraan barang. 

Kebijakan ini didasarkan pada pengamatannya selama liburan sekolah, ketika lalu lintas cenderung lebih lancar.

“Kami akan membuat regulasi yang mengatur jam operasional masuk sekolah, perkantoran, dan kendaraan barang. Sosialisasi terkait peraturan ini akan dimulai dalam dua minggu ke depan,” kata Koswara, Kamis, 17 Oktober 2024.

Rencananya, langkah awal yang akan diambil adalah mengatur jam kerja pegawai negeri sipil (PNS). Harapannya dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di pagi hari.

Selain itu, jam operasional kendaraan barang juga akan diatur agar tidak beroperasi pada jam-jam sibuk, sehingga tidak mengganggu lalu lintas harian. 

“Program ini akan diterapkan secara bertahap dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan,” jelasnya.

Koswara juga menyoroti pentingnya memperbaiki pelayanan perkotaan, terutama dalam hal penyediaan air bersih dan transportasi. 

Saat ini, kebutuhan air bersih di Kota Bandung mencapai 8 juta kubik per bulan. Namun kapasitas PDAM Tirtawening belum mampu memenuhi permintaan tersebut.

“Kami berencana untuk memperbaiki jaringan distribusi air dan meningkatkan kapasitas PDAM. Ini akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkot Bandung. Pasokan air yang tersedia masih sangat terbatas. Ini memerlukan solusi jangka panjang,” jelas Koswara.

Di bidang lainnya, Koswara menekankan pentingnya menjaga kelestarian Kawasan Bandung Utara (KBU). Sebuah area yang sangat vital bagi ekosistem dan keberlangsungan sumber daya alam di Bandung. 

Selama ini kawasan KBU menghadapi tekanan pembangunan, terutama dari kegiatan alih fungsi lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan berpotensi mengganggu pasokan air serta mengakibatkan longsor.

“Kami tahu masalah di KBU ini sudah lama, tetapi banyak yang memilih diam. Lahan kritis di KBU harus segera ditangani. Kawasan yang seharusnya menjadi hutan kini diubah menjadi lahan pertanian, dan hal ini tidak terkendali,” ujar Koswara.

Salah satu solusinya, Koswara berencana menggalakkan program penghijauan di KBU. Terutama dengan menanam pohon produktif yang tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. 

"Kami akan menanam pohon-pohon produktif di lahan pertanian di KBU. Ini diharapkan bisa memberikan hasil ekonomi bagi mereka, sembari menjaga ekosistem," tambahnya.

Menurutnya, permasalahan di KBU bukan hanya tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi juga harus melibatkan pemerintah provinsi dan pusat. 

“Aturan yang melindungi KBU harus menjadi prioritas untuk melindungi lingkungan Bandung secara keseluruhan. Selain itu, kami akan terus melibatkan masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian KBU,” tegasnya.

Di bidang transportasi, Koswara mengungkapkan, proyek angkutan massal berbasis bus, yaitu Bus Rapid Transit (BRT), akan segera dilaksanakan tahun depan. Selain itu, kajian terkait proyek LRT (Light Rail Transit) juga sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. 

“BRT dan LRT adalah solusi transportasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga,” ujarnya.

Penanganan Sampah

Penanganan sampah juga menjadi fokus utama Koswara, dengan pendekatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. 

Saat ini, sebanyak 380 dari 1.500 RW di Kota Bandung sudah bebas sampah dengan memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah seperti komposting dan budidaya maggot di tingkat lokal.

“Kami ingin memperkuat kebijakan di tingkat sumber. Di RW-RW yang sudah bebas sampah, mereka sudah mengelola sampahnya sendiri. Jika sistem ini diterapkan di seluruh RW, kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 30 persen per hari,” ungkap Koswara.

Tantangan terbesar dalam program ini adalah disiplin para petugas pengangkut sampah. 

Koswara berencana mengeluarkan instruksi tegas bahwa sampah yang tidak dipilah di rumah tidak akan diangkut (#tidakdipilahtidakdiangkut).

“Kami akan mengawasi dengan ketat proses pengangkutan sampah ini. Jika tidak dipilah dengan benar, sampah tersebut tidak akan diangkut,” tegasnya.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Koswara berharap dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.