KARAWANG, LiputanJabar - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Karawang Wetan, Kabupaten Karawang, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Rahayu menerima berbagai masukan dan keluhan dari perangkat kelurahan maupun masyarakat terkait polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Sri Rahayu, pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah, termasuk dana desa dan dana kelurahan, berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan di desa atau kelurahan tidak menimbulkan masalah baru, terutama terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah,” ujar Sri Rahayu saat berdialog bersama warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Karawang Wetan Nenti Kurniawati bersama Sekretaris Kelurahan Amir Muhidin serta sejumlah unsur kelembagaan masyarakat.

Turut hadir perwakilan Karang Taruna, Forum RW, kader Posyandu, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga tokoh masyarakat setempat yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik di wilayah mereka.

Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terkait laporan dugaan pemotongan dana desa maupun dana kelurahan yang dikaitkan dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Warga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu prioritas pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, terutama program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sri Rahayu memastikan berbagai aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat.

Menurutnya, pengawasan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

Selain menyoroti polemik Koperasi Desa Merah Putih, DPRD Jawa Barat juga menilai peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah perlu terus diperkuat.

Salah satu langkah yang dinilai dapat menjadi solusi ialah melalui wacana pemekaran wilayah desa di daerah dengan jumlah penduduk yang padat.

Sri Rahayu menilai langkah tersebut dapat membantu mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan serap aspirasi tersebut, DPRD Jawa Barat berharap berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa maupun kelurahan dapat segera ditemukan solusi sehingga program pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.