BANDUNG, LiputanJabar – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, meminta pemerintah pusat memberikan jaminan rasa aman dan ketenangan bagi para jemaah umrah asal Indonesia yang hingga kini belum dapat kembali ke Tanah Air akibat terganggunya penerbangan internasional di kawasan Timur Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan yang memanas di kawasan Timur Tengah dan berdampak terhadap operasional sejumlah maskapai serta bandara internasional.

Akibat kondisi tersebut, sebagian jemaah umrah asal Indonesia, termasuk dari Jawa Barat, dilaporkan masih tertahan di Kota Mekkah dan Madinah karena jadwal kepulangan mereka mengalami penundaan.

Untung menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi para jemaah, termasuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan informasi yang jelas bagi keluarga mereka di Indonesia.

“Kita mengetahui situasi yang terjadi di Timur Tengah merupakan kondisi force majeure. Serangan antara Amerika Serikat, Israel dan Iran telah memengaruhi operasional maskapai dan bandara di sejumlah kota. Akibatnya banyak warga Indonesia yang tertahan di Mekkah atau Madinah dan belum bisa pulang,” ujar Untung di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap para jemaah yang masih berada di Tanah Suci, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga mereka yang menunggu kepulangan di daerah, khususnya di Jawa Barat.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian informasi terkait perkembangan situasi, jadwal kepulangan, hingga langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan.

Selain faktor keamanan, Untung juga menyoroti potensi beban biaya tambahan yang harus ditanggung para jemaah akibat keterlambatan kepulangan dari Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan solusi agar para jemaah tidak mengalami kesulitan selama menunggu jadwal penerbangan kembali ke Indonesia.

“Para jemaah tentu harus mengeluarkan biaya tambahan karena tertahan di sana. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang benar kepada keluarga mereka di Indonesia agar tidak muncul kabar simpang siur yang membuat masyarakat cemas,” katanya.

Untung menjelaskan, sebagian besar jemaah yang tertahan sebelumnya dijadwalkan pulang menggunakan penerbangan transit melalui Uni Emirat Arab, terutama melalui Bandara Dubai dan Abu Dhabi.

Namun, karena beberapa bandara di kawasan tersebut sempat menghentikan operasional sementara akibat situasi keamanan regional, perjalanan kepulangan jemaah ikut terdampak.

Oleh sebab itu, DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah alternatif, termasuk kemungkinan pengalihan rute penerbangan agar para jemaah dapat kembali ke Indonesia tanpa melalui wilayah yang terdampak konflik.

“Langkah antisipatif perlu segera diambil agar para jemaah yang tertahan di Tanah Suci dapat segera kembali ke Tanah Air,” ujarnya.

Komisi V DPRD Jawa Barat berharap pemerintah pusat, kementerian terkait, maskapai penerbangan, serta otoritas penerbangan internasional dapat berkoordinasi secara intensif agar proses pemulangan jemaah umrah berjalan aman dan lancar.

Selain itu, pemerintah juga diminta terus memperbarui informasi kepada masyarakat guna menjaga ketenangan keluarga jemaah dan mencegah munculnya informasi yang tidak benar di tengah situasi yang berkembang.