CIANJUR, LiputanJabar - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur.

Selain itu, DPRD Jawa Barat juga menilai keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala dalam mendukung pelayanan dan pengawasan sektor pertanian di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD BPTPH Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan rencana APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Lina, kondisi penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai bidang keahlian berpotensi memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama tanaman di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Jawa Barat menemukan adanya tambahan tenaga dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang latar belakang keilmuannya tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujar Lina Ruslinawati.

Ia menilai, tugas di lingkungan BPTPH membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertanian, khususnya terkait perlindungan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), dan pemantauan kondisi pertanian.

Karena itu, DPRD Jawa Barat mendorong agar penempatan tenaga kerja, khususnya PPPK, dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang keahlian yang relevan.

Selain persoalan sumber daya manusia, Komisi II DPRD Jawa Barat juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional yang dinilai berdampak terhadap efektivitas kegiatan pemantauan hama di lapangan.

Menurut Lina, minimnya dukungan anggaran membuat petugas mengalami kendala dalam melakukan monitoring secara rutin terhadap potensi serangan hama tanaman di sejumlah wilayah pertanian.

Padahal, kegiatan pemantauan lapangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah meluasnya serangan hama yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” tegasnya.

Komisi II DPRD Jawa Barat berharap persoalan keterbatasan tenaga teknis dan anggaran operasional tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran ke depan.

DPRD Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan sektor pertanian agar program perlindungan tanaman dan pendampingan kepada petani dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Jawa Barat.