BANDUNG, LiputanJabar – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa berharap Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi, inovasi, dan langkah konkret dalam memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai support system yang andal bagi lembaga legislatif daerah.

Hal tersebut disampaikan Buky Wibawa saat membuka kegiatan Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang berlangsung di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, forum tersebut memiliki posisi strategis sebagai ruang silaturahmi, koordinasi, sekaligus sarana bertukar gagasan dan pengalaman antar sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat.

Melalui forum tersebut, DPRD Jawa Barat berharap tercipta penguatan tata kelola kelembagaan DPRD yang lebih profesional, modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini diharapkan mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” ujar Buky Wibawa.

Ia menegaskan, Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Karena itu, sinergi antar sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks.

“Kita menyadari dewasa ini tantangan pemerintahan dan pelayanan publik semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan sinergi yang kuat antar Sekretariat DPRD di seluruh Jawa Barat,” katanya.

Buky menambahkan, penguatan koordinasi antar sekretariat DPRD perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta harmonisasi kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat profesionalisme aparatur sekretariat DPRD agar mampu memberikan dukungan optimal terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Indra Maha menyampaikan terdapat tiga fundamental utama yang harus menjadi perhatian dalam Forum Komunikasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Pertama, optimalisasi kolaborasi dan sinergitas program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kita tidak boleh lagi berjalan dalam sekat-sekat ego sektoral atau regional. Program kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus lebih diperkuat, khususnya dalam pengawalan implementasi regulasi hingga program yang berdampak langsung pada postur fiskal dan pembangunan daerah,” ujar Indra Maha.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas keuangan dan mitigasi risiko hukum, serta transformasi birokrasi berbasis integritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Taufan Zakaria turut memaparkan materi terkait penguatan kelembagaan dan komitmen integritas sebagai langkah strategis pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut Taufan, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas dan kewenangan DPRD secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Ia menjelaskan prinsip AUPB mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan asas keterbukaan,” jelas Taufan Zakaria.

Melalui forum tersebut, DPRD Jawa Barat berharap seluruh sekretariat DPRD kabupaten/kota di Jawa Barat dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan, serta membangun tata kelola pemerintahan daerah yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas.