Headlines News :

Asbanda Gelar Penarikan Undian Simpeda, Ini Kata Dirut Bank Bjb


SUMUT, LiputranJabar -
Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), menggelar penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode II Tahun XXXIV 2024 di Hotel Niagara Parapat Sumatera Utara, pada Selasa-Kamis 23/25 April 2024 dengan Bank Sumut sebagai tuan rumah. 

Pada momen penarikan undian tersebut, juga dilakukan Seminar Nasional BPDSI dengan tema “Peran Digitalisasi Keuangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” dengan narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara I Gede Putu Wira Kusuma Deputi Komisioner Internasional APU PPT dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan Bambang Mukti Riyadi serta Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi selaku tuan rumah dengan moderator oleh Pemimpin Infobank Media Group Eko Budi Supriyanto serta dihadiri para Direktur Utama dan perwakilan Direktur BPDSI, dan juga perwakilan Pemimpin Divisi BPDSI serta tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutannya, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi yang juga merupakan Ketua Umum Asbanda mengatakan, seluruh BPD di Indonesia harus senantiasa mengembangkan inovasi bisnis yang sejalan dengan perkembangan jaman. Sehingga, BPD dapat terus resilient meski dihadapkan dengan berbagai disrupsi.


Disampaikan Yuddy, tema seminar nasional Asbanda kali ini juga menjadi relevan di tengah tantangan dan peluang digitalisasi bagi industri perbankan. Menurut Yuddy, era keuangan digital dapat menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi BPD di seluruh Indonesia untuk berinovasi memajukan lini bisnisnya agar dapat terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.  

Yuddy Renaldi menyebut bahwa fokus pada digitalisasi layanan perbankan telah membantu bisnis bank terus bertumbuh secara berkelanjutan serta membantu program-program setiap Pemerintah Daerah. Apalagi BPD adalah salah satu kunci penopang pembangunan dan pertumbuhann ekonomi daerah di berbagai sektor.

"Digitalisasi dan kuatnya hubungan antara bank dengan pemerintah daerah turut menyukseskan transformasi digital yang dilakukan, karena itu Asbanda juga mengajak seluruh BPD untuk juga terus memperkuat digitalisasi sehingga turut mengakselerasi pertumbuhan dan penguatan ekonomi serta ekosistem keuangan di daerah," kata Yuddy 


Sebagai informasi, Undian Nasional Tabungan Simpeda adalah program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Asbanda. Kegiatan tahunan ini diikuti dan dihadiri oleh BPDSI. Sebagai anggota Asbanda, bank bjb turut berperan aktif dalam berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan undian Simpeda setiap tahunnya. Undian Nasional Tabungan Simpeda menyediakan total hadiah hingga Rp6 miliar di setiap tahunnya. Pelaksanaan undian dibagi menjadi dua periode dalam satu tahun, yang masing-masing periodenya menyiapkan hadiah sebesar Rp3 miliar. 

Tabungan Simpeda adalah salah satu produk perbankan unggulan BPD di seluruh Indonesia yang menjadi salah satu produk andalan perusahaan yang saat ini terus dikembangkan. Tabungan Simpeda dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan. Hingga akhir Desember 2023, jumlah penabung Simpeda mencapai 8,32 juta nasabah dengan total saldo tabungan sebesar Rp72,54 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, terdapat peningkatan NoA sebanyak 446.927 nasabah atau naik sebesar 5,68 %. sedangkan untuk jumlah saldo tabungan naik sebesar Rp 2,36 triliun atau naik sebesar 3,36%. 

***

HUT ke-74, Satpol PP Kota Bandung Fokus Jaga Ketertiban Masyarakat

BANDUNG - Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung fokus pada menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Termasuk meredam potensi konflik.

"Petugas Satpol PP memiliki peran penting dalam roda pemerintahan, yakni menjaga Peraturan Daerah dan Peraturan kepada Daerah (Perkada) tetap berjalan," ujarnya Hikmat pada Upacara HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kota Bandung, di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, Rabu 24 April 2024. 

Ia mengungkapkan, semua aturan daerah itu harus ditegakkan demi terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta keamanan kota.

"Di satu sisi, Satlinmas fokus pada menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas sangat beririsan," kata Hikmat.

Hikmat menyampaikan, petugas Satlinmas juga dilatih dan dibina oleh Satpol PP agar kapasitas dan kapabilitasnya sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus meningkat.

"Kepada Satpol PP agar terus bekerja sama dengan Satlinmas agar kota bandung tetap kondusif," tuturnya. 

Hikmat menambahkan, petugas Linmas yang memiliki jaringan sampai ke tingkat RT/RW, agar menjalankan fungsi intelejennya dengan baik.

"Jika di lapangan melihat ada potensi gangguan ketertiban umum, seperti konflik horizontal apalagi yang mengarah pada manivestasi kekerasan, agar segera melaporkan ke petugas Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), atau bila perlu dengan kepolisian," bebernya.

Ia menegaskan, respon cepat atau gercep ini perlu guna meredam konflik jika terjadi, maka dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat antara petugas Satlinmas dan Satpol PP. Harapannya, bisa meminimalisir dampak negatif.

"Saya minta juga jangan sampai ada toleransi kepada para pelanggar Perda dan Perkada, terutama perihal perizinan baik itu izin berusaha, izin tinggal, atau izin bangunan," bebernya.

Menurutnya, petugas Satpol PP dan Satlinmas juga punya peran penting dalam mencegah tindak kejahatan, serta mendeteksi perbuatan yang melanggar norma adat serta agama. sekali lagi, agar tugas - tugas lapangan tadi dijalankan dengan baik.

"Agar mengedepankan pendekatan yang humanis apalagi ketika berhubungan langsung dengan masyarakat," ungkapnya.

Kota Bandung dan Melbourne Jalin Kerja Sama di Sejumlah Bidang

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kota Melbourne, Australia, secara resmi menjalin kerja sama sister city. Hal tersebut ditandai dengan penandatangan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Melbourne mengenai Kerja Sama Antarkota di Melbourne Townm Australia, Senin 22 April 2024.

Pendantanganan tersebut disaksikan Pj Wali Kota Bandung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq bersama Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania, Kuncoro Giri Waseso dan Wali Kota Melbourne, Sally Capp AO. 

Sebelumnya, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, telah menandatangani dokumen tersebut secara terpisah di Kota Bandung.

Eric mengatakan, kedua kota, Bandung dan Melbourne, telah menyepakati serangkaian program kerja sama yang dirancang untuk memenuhi komitmen yang tercantum dalam MoU. 

"Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa kolaborasi antara kedua kota berjalan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata dia.

Memorandum tersebut bertujuan untuk membentuk kerja sama dan mengembangkan hubungan persahabatan yang efektif dan saling menguntungkan. 

Terdapat lima bidang kerja sama yang disepakati, yaitu: kota pintar; ekonomi dan perdagangan; pendidikan tinggi, pelatihan dan peningkatan kapasitas; kota layak huni dan ketahanan kKota. Kesepakatan berlaku untuk empat tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu empat tahun berikutnya dengan persetujuan bersama secara tertulis.

Acara penandatanganan tersebut diikuti oleh pertemuan antara kedua pihak yang, antara lain, membahas terkait Melbourne dan Bandung memiliki sejumlah kemiripan yang terefleksikan dalam MSP yang ada dimana kedua kota menekankan pada arti penting sektor pendidikan, perkembangan inovasi dan perusahaan perintis, keberadaan masyarakat yang multikultur, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kota. 

Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat bahwa MSP yang baru ditandatangani harus dapat memperkuat kerja sama yang telah ada selama ini. 

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Melbourne juga menyampaikan kesan yang baik dalam kunjungan ke Bandung pada tahun 2019, termasuk saat menyaksikan controle centre dengan state of the art yang dimiliki kota Bandung.

Sebelum MSP tersebut ditandatangani, kedua kota telah memiliki kerja sama yang aktif, antara lain melalui: 

1. Bandung-Melbourne Innovation Event Social Impact tahun 2022; 
2. Keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam kegiatan Victoria Cleantech Expo 2021; 
3. Kolaborasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Pemerintah Negara Bagian Victoria, dan Pemerintah Kota Melbourne dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan E-Commerce and Cybersecurity for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) yang diikuti oleh 25 Pelaku UKM dan UMKM di Kota Bandung tahun 2020; 
4. Webinar on Respective Responses to the COVID-19 Situation in West Java and Melbourne tahun 2020; Penandatanganan Letter of Intent (LoI) City to City Cooperation tahun 2019; 
5. Pengiriman pemenang Bandung-Melbourne Datathon 2019 ke Melbourne untuk mengikuti inkubasi tahun 2019. 

Ke depan, beberapa potensi kerja sama yang dapat dilakukan sebagai implementasi MSP, antara lain terkait tukar pengalaman dalam penyelenggaraan operasional harĂ­an kota, pitch competition, pertukaran pengetahuan, kerja sama seni budaya, pertukaran pelajar, serta promosi perdagangan dan investasi dua arah.

Sebelum penandatanganan tersebut, KJRI Melbourne juga telah memfasilitasi pertemuan antara Delegasi Pemerintah Kota Bandung dengan Indonesian Culinary Association of Victoria (ICAV), asosiasi pebisnis dan pegiat gastornomi Indonesia di Victoria. 

Dalam pertemuan, kedua belah pihak membahas kolaborasi yang dapat dilakukan ke depan, seperti partisipasi Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan promosi gastronomi di Victoria, penjajakan peluang bisnis seperti ekspor rempah dan barang kerajinan asal Bandung, serta ekspansi restoran asal Bandung.

Kota Bandung Siap Sambut Indonesia Emas 2045

BANDUNG - Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono memastikan, Pemkot Bandung terus mengawal pertumbuhan balita-balita di Kota Bandung hari ini. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Kota Bandung menyediakan SDM unggul di era Indonesia Emas 2045.

Ia meyakini, sejauh ini Pemkot Bandung melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah melakukan banyak hal untuk menyiapkan generasi penerus untuk menuju Indonesia Emas. Satu di antaranya adalah di RW 08 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong.

"Pemerintah Kota berupaya untuk meningkatkan kesehatan balita, menekan angka stunting kemudian kita memerankan penthahelix untuk menyiapkan balita kita dengan memastikan bahwa balita balita yang ada di Kota Bandung betul-betul siap untuk menuju mengisi Indonesia Emas 2045. Itu poin pentingnya," ujar Bambang saat meninjau kesiapan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di RW 08 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong, Rabu 24 April 2024.

Kelompok BKB ini akan dinilai oleh Tim BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk kelompok BKB terbaik. Bambang optimis, Pemkot Bandung akan memperoleh hasil terbaik pada penilaian ini, karena proses yang telah dijalani pun sudah demikian maksimal.

"Penilaian ini bukan semata mata prestisenya tetapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyiapkan balita-balita di Kota Bandung, balita-balita yang mempunyai kemandirian," kata Bambang.

Sebagai informasi, pelayanan BKB dilakukan terhadap keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun atau ibu hamil. Antara lain dengan mendorong perencanaan hidup berkeluarga, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan, penekanan peran orang tua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, menjaga kesehatan anak usia dini, serta pemenuhan gizi anak usia dini.

Singkatnya, pelayanan BKB tidak sekedar berorientasi kepada kualitas fisik, tetapi juga kualitas psikis anak agar bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Di sisi lain, Pemkot Bandung menargetkan angka prevalensi stunting pada tahun 2024 sebanyak 14 persen. Adapun pada 2023 lalu, Pemkot Bandung menargetkan prevalensi stunting sebesar 17 persen.

Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemkot Bandung untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Mulai dari pemberian vitamin A kepada balita, penimbangan, kegiatan Gebyar Pelayanan KB Gratis, serta pemenuhan gizi lainnya.

Salah satu implementasinya juga dilakukan dengan gerakan Buruan SAE, di mana gerakan ini memungkinkan balita mendapat asupan gizi terbaik dari halaman rumah mereka.(

Pasca Lebaran, Pemkot Bandung Kembali Fokus Penataan PKL

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali fokus menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah wilayah. Seperti diketahui, selama masa Ramadan hingga Idulfitri 1445 Hijriah beberapa waktu lalu, sejumlah ruas jalan di Kota Bandung mulai kembali dipenuhi para PKL.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, Asep Gufron menyebut, ada beberapa kawasan yang menjadi prioritas utama penataan PKL. Titik paling utama adalah PKL di kawasan Alun-alun Bandung.

Selanjutnya, Asep menyebut penataan PKL di kawasan Saparua dan Monumen Perjuangan (Monju) juga masuk ke dalam prioritas utama penataan PKL.

"Perlu kolaborasi bersama dari aparat kewilayahan beserta para OPD (Organisask Perangkat Daerah) lainnya. Khusus untuk di kawasan Alun-alun, itu sudah 'clear' (aturannya), harus bebas dari PKL. Pemkot Bandung sudah mengakomodir ke area basemen," ujar Asep dalam Rapat Koordinasi di Balai Kota, Senin 22 April 2024.

Selain kawasan tadi, Asep juga menyebut kawasan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), serta pasar tumpah di sekitar Jalan Diponegoro sebagai titik yang menjadi perhatian.

"Titik-titik di wilayah perkotaan ini harus menjadi perhatian kita," pesannya.

Selain itu, Asep juga meminta aparat kewilayahan untuk terus memonitor kawasan di wilayahnya. Ia menilai, pemantauan yang dilakukan secara masif perlu dilakukan sehingga titik-titik yang menjadi perhatian tadi dapat sama-sama terjaga dari PKL.

Ia juga berharap seluruh pihak konsisten saling menjaga regulasi. Artinya, penertiban dan penegakan aturan soal PKL ini tidak hanya berlaku sementara.

"Kita harus menjaga konsistensi, melakukan edukasi, sosialisasi, dan penegakan. Jangan sampai penegakan aturan ini terkesan hanya sementara oleh masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi juga memastikan, Satpol PP Kota Bandung terus berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi dalam hal penataan PKL di sejumlah wilayah prioritas tadi.

Ia menilai, kolaborasi dengan aparat kewilayahan sangat diperlukan dalam upaya menjaga wilayah-wilayah tadi agar tidak dijadikan lahan bagi PKL.

"Kami sampaikan kepada aparat kewilayahan. Harus ada ketegasan. Kami sudah berkomunikasi, salah satunya kepada para PKL di kawasan Saparua. Di sana, sudah jelas bahwa PKL dipindahkan ke area pujasera. Tidak boleh meluber ke jalan," ujar Rasdian.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bandung, Hikmat Ginanjar juga meminta, khususnya kepada jajaran OPD untuk menjaga wajah Kota Bandung sebagai Paris van Java.

Berbagai aspek yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain: soal ketahanan pangan, reformasi birokrasi, penanganan parkir liar, pengelolaan sampah, pemeliharaan taman-taman kota, pemeliharaan pohon, ketentraman dan ketertiban, kesehatan (khususnya kasus DBD), serta estetika Kota Bandung.

"Mari kita kembalikan Kota Bandung sebagai Paris van Java," ajak Hikmat.
 
Copyright © 2016. LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya .
Kontak Redaksi | Designed By Bang One