LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Senin, Agustus 31, 2026

Bank bjb dan YKEP Perkuat Sinergi, Perluas Layanan Perbankan di Ekosistem YKEP Group

BANDUNG, LiputanJabar– Bank bjb memperkuat sinergi strategis dengan Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) melalui pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

Penandatanganan pembaruan MoU tersebut dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, di bjb T Tower, Jakarta. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas pemanfaatan produk dan layanan perbankan di lingkungan YKEP Group.

Kerja sama antara bank bjb dan YKEP telah terjalin sejak 2023. Pembaruan MoU diharapkan dapat menjaga kesinambungan kemitraan sekaligus membuka peluang kolaborasi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan kedua institusi.

YKEP merupakan yayasan nirlaba yang didirikan pada 10 Agustus 1972. Yayasan ini memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat (KBAD) serta masyarakat luas, dengan aktivitas yang mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam implementasinya, sinergi bank bjb bersama YKEP Group telah mencakup berbagai produk dan layanan perbankan. Dari sisi pembiayaan, bank bjb menyediakan fasilitas Kredit Investasi untuk mendukung kebutuhan investasi dalam ekosistem YKEP Group.

Kerja sama juga mencakup layanan payroll untuk mendukung pengelolaan pembayaran gaji pegawai. Bagi individu dalam ekosistem YKEP, tersedia pula Kredit Guna Bhakti (KGB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai alternatif pembiayaan sesuai kebutuhan.

Sinergi turut diperkuat melalui Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta layanan penghimpunan dan penempatan dana. Kolaborasi tersebut memberikan ruang bagi YKEP Group untuk mengoptimalkan pengelolaan dana sekaligus memperluas hubungan bisnis dengan bank bjb.

Di sektor pendidikan, bank bjb mendukung pembayaran biaya pendidikan mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) melalui layanan Virtual Account. Layanan ini memberikan alternatif transaksi pembayaran pendidikan yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, layanan digital banking turut mendukung kebutuhan transaksi secara praktis dan terintegrasi. Pada sektor kesehatan, layanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) telah diterapkan di RSGM UNJANI.

Berbagai implementasi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi bank bjb dan YKEP telah berkembang dari hubungan kelembagaan menjadi sinergi yang mencakup kebutuhan finansial dan operasional berbagai entitas dalam ekosistem YKEP Group.

Melalui pembaruan MoU, kedua pihak berkomitmen meningkatkan sinergi layanan perbankan di seluruh ekosistem YKEP. Kolaborasi ini diharapkan terus berkembang melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan yang semakin luas, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah berkelanjutan.

Bagi bank bjb, pembaruan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi serta menghadirkan solusi layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan pemangku kepentingan.

Informasi lebih lanjut mengenai bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi bank bjb, kanal media sosial resmi bank bjb, serta layanan bjb Call 14049.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sabtu, Agustus 29, 2026

Bank bjb Borong Dua Apresiasi OJK, Perkuat Edukasi Keuangan bagi Pelajar

BANDUNG LiputanJabar - Komitmen bank bjb dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan kembali mendapat apresiasi. Pada Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) Nasional 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Jumat (28/8/2026), bank bjb meraih dua penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dua penghargaan tersebut yakni kategori Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes to School (BGTS) dan penghargaan atas Pembentukan Program OJK PEDULI Termasif.

Penghargaan diberikan dalam rangkaian Puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026. Agenda tersebut turut diisi dengan penampilan siswa Sekolah Rakyat, seremoni pembukaan atau top up rekening tabungan, KEJAR Award, Financial Literacy Award, serta sesi Leader’s Insight.

Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna mengatakan, apresiasi OJK menjadi dorongan bagi bank bjb untuk semakin memperluas edukasi keuangan, terutama kepada generasi muda.

“Literasi dan inklusi keuangan merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Karena itu, bank bjb ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun kesadaran dan kebiasaan finansial yang baik sejak usia sekolah,” ujar Ayi.

Sejalan dengan tema HIM 2026, “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan”, bank bjb turut memperkuat kegiatan edukasi bagi pelajar di berbagai daerah.

Salah satunya melalui rangkaian Puncak HIM Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar pada 26 Agustus 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung–Soreang. Kegiatan tersebut diikuti 608 peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan.

Materi yang diberikan mencakup literasi keuangan, pengenalan perbankan, sesi tanya jawab, serta seremoni pelepasan mobil edukasi dan layanan perbankan bank bjb. Mobil layanan tersebut kemudian melanjutkan kegiatan edukasi ke SMAN 1 Katapang dan SMKN 1 Katapang.

Pada waktu yang sama, edukasi keuangan juga dilaksanakan bank bjb secara serentak di 81 sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya berlangsung di SRT 1 Kabupaten Sumedang dengan melibatkan 150 siswa dan guru.

Kegiatan di Sumedang juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembukaan rekening Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) antara bank bjb dan SRT 1 Sumedang.

Melalui berbagai program tersebut, bank bjb berupaya memperkenalkan pengelolaan keuangan sejak usia sekolah, termasuk pentingnya menabung, memahami nilai uang, menentukan skala prioritas, serta mengambil keputusan finansial secara bijak.

Ke depan, bank bjb akan terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, pemerintah, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses edukasi serta layanan keuangan yang inklusif.

Informasi mengenai bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi bank bjb, kanal media sosial resmi bank bjb, serta layanan bjb Call 14049.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jumat, Agustus 28, 2026

Bjb Tawarkan SR025, Investasi Syariah Mulai Rp1 Juta dengan Imbal Hasil hingga 6,90 Persen

BANDUNG LiputanJabar - Masyarakat kini memiliki semakin banyak pilihan untuk mengembangkan dana melalui instrumen investasi. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui Sukuk Ritel (SR) seri SR025.

Penawaran SR025 berlangsung mulai 21 Agustus hingga 16 September 2026. Instrumen investasi berbasis prinsip syariah ini menawarkan dua pilihan tenor, yakni SR025-T3 selama tiga tahun dengan imbal hasil tetap 6,80 persen per tahun dan SR025-T5 selama lima tahun dengan imbal hasil 6,90 persen per tahun.

Melalui bjb, masyarakat dapat melakukan pemesanan SR025 dengan nilai investasi yang relatif terjangkau, mulai Rp1 juta dan berlaku kelipatannya. Dengan nominal awal tersebut, investor dapat mulai membangun portofolio tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar.

Selain memberikan akses terhadap investasi SBN Ritel, bjb juga menghadirkan program cashback hingga Rp10,5 juta bagi nasabah yang melakukan pemesanan SR025 melalui bjb. Program tersebut berlangsung pada 21 Agustus hingga 4 September 2026 dan mengikuti syarat serta ketentuan yang berlaku.

Karakteristik fixed rate pada SR025 memberikan kepastian tingkat imbal hasil sesuai ketentuan penerbitan hingga jatuh tempo. Kondisi ini membuat investor dapat memperkirakan penerimaan imbal hasil selama masa investasi.

Pemerintah menetapkan batas maksimal pemesanan SR025-T3 sebesar Rp5 miliar per nasabah, sedangkan SR025-T5 maksimal Rp10 miliar per nasabah. Adapun tanggal settlement ditetapkan pada 23 September 2026, dengan pembayaran imbal hasil pertama pada 10 Oktober 2026. SR025-T3 jatuh tempo pada 10 September 2029 dan SR025-T5 pada 10 September 2031.

Melalui penawaran SR025, bjb mendorong masyarakat untuk semakin memahami pentingnya diversifikasi dan perencanaan investasi. Pemesanan dapat dilakukan melalui portal resmi bjb di infobjb.id/sbn, sementara informasi produk tersedia di infobjb.id/obligasiRitel.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan bjb dapat diperoleh melalui situs resmi bjb, kanal media sosial resmi, serta layanan bjb Call 14049. bjb berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jumat, Agustus 21, 2026

Teknologi Baru Pengolahan Sampah Disiapkan di Gedebage, Kapasitas 300 Ton per Hari

penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bandung, Danantara, dan Kemdiktisaintek (2).jpg

BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di Tempat Pengolahan Sampah Organik dan Sirkular (TPSOS) Gedebage.

Komitmen pengembangan fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bandung, Danantara, dan Kemendikti Saintek di Balai Kota Bandung, Jumat (21/8/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengembangan fasilitas pengolahan sampah di Gedebage merupakan langkah cepat untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru.

“Di hari Jumat siang ini telah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi. Dalam hal ini kami akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, kawasan Gedebage dinilai memungkinkan untuk dikembangkan sebagai fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari. Pemkot Bandung bersama pihak terkait sebelumnya telah melakukan survei lokasi.

Farhan mengatakan pembangunan fasilitas tersebut penting karena Kota Bandung masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terus terang Kota Bandung itu satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka,” katanya.

Menurut Farhan, pembangunan TPA Legok Nangka masih membutuhkan waktu. Karena itu, Pemkot Bandung perlu menyiapkan solusi pengelolaan sampah sembari menunggu fasilitas tersebut beroperasi.

“Waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah. Sambil menunggu tiga tahun Legok Nangka jadi, kalian bisa bikin apa? Nah, ini salah satu terobosan yang kami lakukan,” ujarnya.

Pemkot Bandung menargetkan pembangunan dan persiapan fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir 2026 atau awal 2027.

Aspek administrasi pemerintahan juga akan segera disiapkan, termasuk finalisasi perubahan anggaran 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027.

Farhan berharap fasilitas di Gedebage dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan, teknologi yang disiapkan mengusung konsep pengolahan sampah secara terdesentralisasi.

Dengan konsep tersebut, sampah tidak seluruhnya harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat diolah di wilayah masing-masing.

“Ini adalah solusi yang kita sebut desentralisasi. Artinya tidak perlu dibawa ke TPA, tempat penimbunan akhir, tapi kita selesaikan di regional masing-masing,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, teknologi tersebut akan memproses sampah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF). Material tersebut memiliki nilai kalor tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk refinery, pabrik, maupun boiler.

Konsep tersebut dinilai tidak hanya dapat mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.

Sigit menegaskan, teknologi yang digunakan harus memenuhi aspek lingkungan dan sosial. Salah satunya dengan memastikan proses pengolahan tidak menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar.

“Kita pastikan teknologi yang kita pilih adalah teknologi yang ter-contained dan ter-capture sehingga tidak ada bau yang mengganggu lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Dari sisi investasi, Sigit mengatakan nilai pembangunan fasilitas berkapasitas 300 ton per hari masih dalam tahap penghitungan finansial.

Berdasarkan proses benchmarking, kebutuhan investasi diperkirakan berada pada kisaran Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.

Fasilitas di Gedebage akan menjadi tahap awal atau pilot project. Jika berhasil, konsep serupa dapat dikembangkan di lokasi lain, termasuk sejumlah sub wilayah kota (SWK) di Kota Bandung dan daerah lainnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto mengatakan, pengembangan teknologi pengolahan sampah tersebut merupakan bagian dari dukungan perguruan tinggi dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Brian, perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendapatkan pendekatan teknologi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, dari perguruan-perguruan tinggi melakukan berbagai kajian untuk mendukung percepatan penyelesaian sampah yang ada di berbagai wilayah Indonesia,” kata Brian.

Ia menjelaskan, teknologi yang dikembangkan dapat memproses sampah organik maupun nonorganik melalui pendekatan berbeda. Sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan melalui pengolahan menggunakan maggot, sedangkan material tertentu dari sampah dapat diproses menjadi SRF.

Brian mengatakan, kajian tersebut juga memperkaya teknologi yang telah dikembangkan di sejumlah negara, termasuk Turki, untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Kota Bandung.

“Ini tahap awal, sebagai pilot project. Kalau ini bisa berhasil, kita berharap setiap SWK juga bisa dilakukan pembangunannya sehingga penyelesaian sampah di Kota Bandung ini harapannya bisa diselesaikan dan akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain,” ujarnya.

Brian berharap kolaborasi Pemkot Bandung, Kemendikti Saintek, Danantara, serta perguruan tinggi dapat menghasilkan model pengelolaan sampah yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan dapat direplikasi di daerah lain.

Pengembangan fasilitas pengolahan sampah di TPSOS Gedebage menjadi langkah awal membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terdesentralisasi di Kota Bandung. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas awal hingga 300 ton sampah per hari, dengan target operasional pada akhir 2026 atau awal 2027.

Jumat, Agustus 21, 2026

Farhan Minta Maaf soal Kemacetan BRT Bandung, Proyek Ditargetkan Rampung 2027

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan akibat pengerjaan proyek **Bus Rapid Transit (BRT)**. Ia memastikan pembangunan transportasi massal tersebut terus dikawal hingga tuntas dan memberikan manfaat bagi warga.

Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dampak pembangunan BRT, terutama kemacetan di sejumlah titik. Persoalan tersebut telah terdeteksi sejak pertengahan Agustus dan kini ditangani bersama pihak terkait.

“Saya dapat laporan tertulis. Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ada berbagai alasan dari kontraktor, tetapi buat saya itu bukan alasan. Yang paling penting adalah bagaimana BRT ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi warga Bandung,” ujar Farhan saat ditemui seusai kegiatan Bandung Great Sale 2026 di Laswi Heritage, Jumat (21/8/2026).

Farhan mengakui persepsi masyarakat terhadap proyek BRT saat ini masih cenderung negatif. Karena itu, ia berkomitmen mengawal seluruh tahapan pembangunan agar sistem transportasi tersebut nantinya mampu meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung.

“Sekarang terus terang, mohon maaf pisan, BRT ini masih dipersepsikan sangat negatif di mata warga Bandung. Untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama memastikan proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi seluruh warga Kota Bandung,” katanya.

Farhan menjelaskan, Dinas Perhubungan Kota Bandung tengah melakukan pembenahan di sejumlah titik, baik pada jalur trotoar maupun median jalan yang menjadi bagian dari koridor BRT.

Pekerjaan tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan. Meski demikian, Farhan memastikan pengerjaan dilakukan dengan cepat, rapi, dan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

“Saya mohon maaf sekali karena menimbulkan kemacetan, tetapi saya akan pastikan pengerjaannya cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan,” tuturnya.

Menurut Farhan, pembangunan sistem BRT secara menyeluruh ditargetkan selesai pada 2027. Setelah konstruksi rampung, layanan BRT diharapkan dapat beroperasi penuh tanpa pekerjaan tambahan yang mengganggu lalu lintas.

Farhan menjelaskan, koridor utama BRT akan melintasi sejumlah kawasan strategis, mulai dari Alun-alun Bandung menuju Jalan Sudirman, Rajawali, kawasan Stasiun Bandung, Otista, Tegalega, hingga kembali ke pusat kota.

Koridor lainnya akan menghubungkan kawasan Alun-alun, Banceuy, Ahmad Yani, Kiaracondong, Jalan Jakarta, Simpang Lima, Asia Afrika, dan kembali ke Alun-alun Bandung.

Di sejumlah ruas tersebut nantinya akan diterapkan jalur khusus atau dedicated lane yang dilengkapi separator. Jalur tersebut ditujukan untuk memberikan prioritas bagi armada BRT.

Farhan juga mengajak masyarakat dan media massa ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan BRT. Setiap keluhan atau persoalan yang ditemukan dapat segera dilaporkan melalui layanan darurat 112 maupun media sosial pemerintah.

“Kalau ada kemacetan atau hal-hal yang tidak memuaskan, laporkan segera. Boleh ke 112, boleh melalui media sosial. Teman-teman wartawan juga silahkan mengawasi. Kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk memastikan pembangunan BRT ini memberikan manfaat untuk semua orang,” katanya.

Lebih jauh, Farhan mengungkapkan pembangunan BRT merupakan bagian dari visi jangka panjang pengembangan transportasi massal di Kota Bandung.

Setelah sistem BRT berjalan optimal, Pemkot Bandung memiliki cita-cita mengembangkan moda transportasi berbasis rel ringan atau Light Rail Transit (LRT).

“Karena ada mimpi berikutnya, yaitu LRT. Tapi itu nanti. Yang sekarang kita fokus memastikan BRT berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.