BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Pemkot Bandung berhasil meraih Penghargaan Terbaik I untuk Kategori Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine) kelompok Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, dalam malam puncak AMH 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 12 November 2025.

Pemkot Bandung mengungguli pesaing lainnya. Di antaranya Pemkot Tangareng yang menjadi Terbaik II dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Terbaik III).

Acara ini dihadiri lebih dari 350 perwakilan insan humas pemerintah dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta perguruan tinggi negeri. 

AMH menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras insan humas dalam memperkuat komunikasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Penghargaan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah menghadirkan media internal yang informatif, inspiratif, dan menjadi sarana komunikasi strategis antara pemerintah dengan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dalam sambutannya menilai, komunikasi publik merupakan jembatan penting antara negara dan rakyat.

"Humas adalah navigator kepercayaan publik. Tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak. Melalui kolaborasi, kita menyatukan suara untuk Indonesia Maju," ujar Meutya.

Ia mengingatkan pentingnya tiga bentuk kolaborasi komunikasi publik, vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital, untuk memperkuat kepercayaan publik dan efektivitas komunikasi pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan tersebut.

"Luar biasa, AMH 2025 ditutup dengan manis. Pemkot Bandung menjadi Pemenang Terbaik I untuk kategori Penerbitan Media Internal. Harapannya, ke depan Kota Bandung bisa masuk di semua nominasi kategori AMH," kata Susi. 

"Ini adalah bentuk apresiasi bagi tim Humas Kota Bandung yang senantiasa memproduksi berbagai produk komunikasi publik terkait program Asta Cita, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Kota Bandung dalam menghadirkan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan berdampak positif bagi warga.

Anugerah Media Humas merupakan ajang tahunan yang telah diselenggarakan sebanyak 18 kali oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tahun ini, AMH mengangkat tema "Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju."

Terdapat 190 instansi peserta dengan 154 karya komunikasi publik yang lolos tahap kurasi dan penilaian. Kategori yang dilombakan meliputi: Siaran Pers, Media Sosial, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), Kampanye Komunikasi Publik, Website, dan Media Audio Visual.

Bagi Pemkot Bandung, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh insan humas Kota Bandung untuk terus

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengajak warga untuk memperkuat gerakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung melalui program Warga Peduli AIDS (WPA). 

"Saya sudah memulai sebuah pergerakan bernama WPA atau Warga Peduli AIDS di 30 kecamatan. Ini dilakukan bersama ketua Pokja pemberdayaan. Sekarang saatnya kita merangkum hasil dari perjalanan 30 hari keliling kecamatan ini untuk dilaporkan pada 1 Desember nanti," ujar Farhan pada kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, di Hotel Horison, Rabu 12 November 2025. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memformulasikan kembali langkah penanggulangan HIV/AIDS secara lebih terarah dan berbasis data lapangan.

"Hasil sementara menunjukkan bahwa tantangan terbesar kita masih pada menghilangkan stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi antiretroviral," jelasnya.

Farhan meyakini pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak salah persepsi tentang HIV/AIDS.

"Kita tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi, mulai dari pencegahan dini sampai ke harm reduction. Banyak orang belum bisa bersikap dengan baik karena mereka tidak tahu," tuturnya.

Sebagai bagian dari upaya edukasi, Farhan juga mengajak masyarakat untuk rutin melakukan donor darah dan memeriksakan kesehatan secara berkala.

"Ke depan, KPA akan rutin mengadakan program donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga Bandung. Donor darah bisa diikuti siapa saja, asal warga Bandung," ungkapnya.

Saat ini, jumlah kasus HIV di Kota Bandung tercatat 9.784 kasus, dan 6.370 Odhiv yang tercatat patuh menjalani pengobatan Antiretrovival. 

Pemerintah menargetkan agar dalam lima tahun ke depan tidak ada kasus baru (zero new case).

"Ini bukan hal mudah karena gaya hidup berisiko masih tinggi. Tapi kalau kita bergerak bersama, bukan tidak mungkin tercapai. Terpenting, jangan ada lagi stigma. Karena banyak yang takut memeriksakan diri atau berobat akibat stigma itu," ujar Farhan.

Ia mengingatkan, layanan pemeriksaan HIV bisa dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, sebagai bagian dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

"Calon pengantin pun bisa melakukan pemeriksaan ini, baik untuk pernikahan pertama maupun yang berikutnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung Maia Ferasani menuturkan, pihaknya terus bersinergi dengan berbagai unsur mulai dari perangkat daerah, kecamatan, komunitas hingga LSM dalam memperkuat program penanggulangan HIV/AIDS.

"Kita terus berkolaborasi untuk memperkuat program penanggulangan AIDS," katanya. 

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal menyelesaikan persoalan legalitas seluruh pasar di Kota Bandung secara bertahap. Upaya ini dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi di pasar bisa berjalan dengan aman dan tertib, baik bagi pedagang maupun pengelola.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, penyelesaian legalitas pasar menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan yang sesuai aturan. Salah satu yang tengah dibahas yaitu Pasar Cihaurgeulis.

"Terkait Pasar Cihaurgeulis, saya sedang menunggu kepastian legal opinion untuk bisa memindahkan, sehingga PD Pasar sudah bisa melakukan negosiasi ulang dengan para pedagang di situ," ujar Farhan di Hotel Horison, Rabu 12 November 2025.

Ia menuturkan, proses penyelesaian ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai kesepakatan semua pihak. 

"Sebetulnya butuh cepat sekali karena ini sudah kelamaan. Tapi problemnya, kita tidak bisa langsung memindahkan karena kesepakatannya harus ada. Kondisi bangunannya juga belum bisa diterima, jadi nanti akan kita atur kembali," jelasnya.

Ia mengakui, tidak hanya Pasar Cihaurgeulis, seluruh pasar di Kota Bandung akan ditata dari sisi legalitas kepemilikan lahan hingga pengelolaan. 

"Satu per satu pasar akan kita benahi dulu legalitasnya. Karena memang masih ada beberapa pasar yang kepemilikan lahannya belum beres," tutur Farhan.

Farhan mencontohkan, penyelesaian legalitas di ITC Kebon Kelapa sudah rampung. 

"Kemarin ITC Kebon Kelapa sudah beres. Berikutnya pasar-pasar lain sudah masuk dalam antrian untuk dibereskan. Karena pekerjaan rumah permasalahan pasar ini bukan soal keberanian mengambil terobosan, tapi soal kepatuhan terhadap aturan," jelasnya.

Melalui langkah ini, Pemkot Bandung berharap pengelolaan pasar bisa lebih tertib, pedagang merasa tenang, dan masyarakat mendapatkan fasilitas pasar yang lebih baik serta aman secara hukum.

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani persoalan sampah. Terutama setelah adanya pembatasan kuota pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak Oktober lalu.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan, saat ini Kota Bandung hanya bisa mengangkut sekitar 900 ton sampah per hari. Untuk itu, Pemkot Bandung harus memastikan agar tidak ada hambatan dalam proses pengangkutannya.

"Kita pastikan jangan sampai dari sisa kuota 900 ton ini ada yang terhambat. Kalau sampai terhambat, antrean sampah di TPS bisa makin panjang," ujar Farhan saat ditemui di Hotel Horison, Rabu 12 November 2025. 

Farhan menerangkan, masih ada sejumlah wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Akibatnya, terjadi antrean lebih lama di beberapa titik pembuangan sementara.

"Beberapa wilayah memang masih menumpuk karena fasilitas pengolahan belum terbangun. Makanya kita perlu pengelolaan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat," katanya.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Bandung kini tengah mempercepat pembangunan berbagai fasilitas pengolahan sampah, baik yang berbasis pengelolaan sampah organik maupun teknologi termal (insinerator).

"Kita sedang akselerasi setiap hari supaya penanganan ini betul-betul cepat dan patuh terhadap aturan lingkungan. Alhamdulillah, selama dua hari kemarin saya rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena Bandung termasuk dalam skema darurat sampah nasional," ungkapnya.

Selain itu, Pemkot juga tengah merevitalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Babakan Siliwangi. Lokasi tersebut akan diuji coba menggunakan teknologi baru untuk menghilangkan bau sampah yang tertumpuk lebih dari dua hari.

"TPS Babakan Siliwangi sedang kita rapikan lagi. Kita juga sedang coba teknologi baru untuk mengurangi bau sampah yang menumpuk. Mudah-mudahan hasilnya bagus," tambah Farhan.

Ia mengatakan, pengangkutan sampah sebanyak 941 ton per hari harus terus berjalan tanpa hambatan. Jika berhenti sehari saja, tumpukan bisa meningkat drastis.

"Sekarang kondisinya sudah mepet sekali. Biasanya Sabtu malam TPS sudah kosong, tapi sekarang Sabtu malam masih penuh. Itu sebabnya terjadi penumpukan dua sampai tiga hari sebelum diangkut lagi," jelasnya.

Farhan berharap dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan, beberapa fasilitas baru, termasuk empat titik insinerator, bisa segera beroperasi.

"Paling cepat dua sampai tiga bulan lagi kita bisa operasikan empat insinerator baru. Tapi memang prosesnya tidak mudah karena harus lolos sertifikasi dari kementerian. Kita juga sudah siapkan lewat APBD Perubahan," tandasnya.

Dengan langkah percepatan tersebut, Pemkot Bandung berharap persoalan sampah bisa segera tertangani dan tidak menimbulkan dampak lingkungan lebih luas.