LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Selasa, November 18, 2025

Unjuk Gigi di GSE Melbourne, Produk IKM Bandung Diminati Buyer Australia dan Brazil

BANDUNG - Keikutsertaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) Bandung dalam Global Sourcing Expo (GSE) Melbourne 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga sarana pembelajaran penting untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk lokal.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin mengatakan, GSE selalu menjadi tempat bagi IKM untuk melihat langsung tren global, mempelajari standar kualitas internasional, dan menilai kompetitor dari berbagai negara. Menurutnya, aspek pembelajaran ini sangat penting bagi IKM yang ingin masuk ke pasar ekspor.

"Dunia usaha kita sudah siap bersaing. Respons buyer sangat positif, tidak hanya tertarik pada kualitas, tetapi juga pada konsistensi dan kapasitas produksi pelaku usaha Bandung," ujarnya, Selasa 18 November 2025.

Ronny menjelaskan, pameran diikuti oleh ribuan buyer dan pelaku industri tekstil, garmen, dan homeware dari mancanegara. Keberagaman produk yang hadir memungkinkan peserta Bandung memahami inovasi yang sedang berkembang serta permintaan konsumen global.

Sembilan pelaku usaha Bandung yang berpartisipasi membawa produk yang telah dikembangkan melalui proses kurasi. Mereka mendapat kesempatan untuk membandingkan kualitas, desain, dan strategi pemasaran dengan produk serupa dari negara lain.

Melalui keikutsertaan ini, pelaku IKM Bandung dinilai mendapatkan wawasan penting untuk meningkatkan daya saing produk, mulai dari desain, kemasan, hingga strategi branding. Mereka juga dapat menilai standar harga dan preferensi pasar Australia yang memiliki daya beli tinggi.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan, peningkatan kapasitas pelaku IKM menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan pemahaman baru dari GSE Melbourne, produk Bandung diharapkan semakin siap bersaing di pasar ekspor dan memperluas jangkauan pasar internasional.

Partisipasi Bandung di GSE 2025 menjadi langkah penting untuk memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas, dan memperkuat posisi kota ini sebagai pusat ekonomi kreatif berskala global.

Beberapa pemilik IKM yang berpartisipasi mengungkapkan potensi bisnis yang mereka dapatkan. Salah satunya Achi, Owner Olla On Ethnic. Ia mengaku mendapat permintaan sampel dalam jumlah signifikan.

"Alhamdulillah sudah banyak yang nanya-nanya produk, tadi juga ada yang minta sampel 200 pcs dari Uzbekistan. Mudah-mudahan makin laris," kata Achi.

Sedangkan, Yuli, Owner Natali, mencatat minat serius dari buyer lokal terutama dari buyer asal Melbourne.

"Alhamdulillah ternyata produknya Natali disukai orang Melbourne. Kayaknya serius dia punya butik," ujar Yuli.

Tak hanya itu, salah satu pelaku usaha lainnya. Stevi melaporkan adanya kontak potensial dari tiga wilayah berbeda.

"Ada potensial buyer dari Perth, Melbourne, dan Brazil. Harapannya deal, dapat buyer sehingga bisa jangka panjang. Tadi interest-nya ke sandal kita dan boots," jelas Stevi.

Selasa, November 18, 2025

Pemkot Bandung Ajak Warga Berkolaborasi Wujudkan Kota Zero New Stunting

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung ingin memastikan seluruh anak tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan, kesehatan anak harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

"Kita semua tentu berharap anak-anak di Kota Bandung tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Pemerintah terus berupaya, tapi keberhasilan ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat," ujarnya, Selasa 18 November 2025.

Menurut Farhan, masyarakat dapat berperan mulai dari menjaga lingkungan, memanfaatkan hasil pangan dengan bijak, hingga ikut mendukung tersedianya dapur sehat di wilayah masing-masing.

"Lingkungan yang bersih, pengelolaan pangan yang baik, dan kebiasaan makan sehat adalah langkah sederhana yang punya dampak besar. Warga bisa mulai dari rumah masing-masing," tambahnya.

Program Dashat berasal dari anggaran Pemerintah Kota Bandung dan diprioritaskan untuk mendukung Bayi di Bawah Dua Tahun (Baduta), balita, serta ibu hamil berisiko stunting.

Masa baduta sebagai periode emas atau 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan.

Farhan menilai, keberlanjutan Dashat di tingkat kelurahan sangat penting untuk mencapai target kota.

"Harapan kami, setiap kelurahan yang memiliki Dashat bisa terus aktif mengolah dan menyediakan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting. Kalau kita konsisten, Bandung bisa menjadi Kota 'Zero New Stunting'," ucapnya.

Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat, Kota Bandung optimistis dapat menurunkan angka stunting dan memastikan generasi masa depan tumbuh lebih sehat dan berkualitas.

Selasa, November 18, 2025

DPRD Kota Bandung Pastikan Perda Dinamis, Efektif, dan Berpihak pada Masyarakat

BANDUNG - DPRD Kota Bandung berupaya menghadirkan regulasi yang efektif, efisien, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Khususnya Komisi I saat menyusun hingga evaluasi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, dalam program Parlemen Talks di Radio Sonata, Selasa 18 November 2025.

Menurut Radea, Perda merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, regulasi tidak boleh menjadi aturan yang kaku dan tertutup terhadap perubahan zaman.

"Setiap aturan harus dinamis. Tidak ada Perda yang berlaku ideal selamanya, karena manusia berkembang, teknologi berkembang, kebutuhan masyarakat pun berkembang. Perda yang baik bukan hanya mengekang, tapi melindungi dan menjadi solusi," jelasnya.

Karena itu, Komisi I secara aktif mereview Perda yang telah lama berlaku, bahkan hingga satu dekade ke belakang.

Dari tahun 2014 hingga 2024, tercatat sekitar 120 Perda telah melalui proses peninjauan. Review dilakukan dengan melibatkan ahli hukum legislatif serta aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal resmi, termasuk agenda reses.

"Aspirasi masyarakat sangat penting. DPRD bukan tembok pembatas, kami adalah bagian dari masyarakat yang berkewajiban menyuarakan kebutuhan mereka dalam regulasi," papar Radea.

Proses peninjauan maupun penyusunan Perda terdiri dari beberapa tahap: kajian ahli, konsultasi dengan perangkat daerah, pembahasan di alat kelengkapan DPRD seperti Pansus, hingga penetapan.

Komisi I menekankan, Perda hanya akan efektif bila penyusunannya mengedepankan aspek kebermanfaatan bagi publik, bukan hanya kuantitas.

Ia juga menegaskan pentingnya keberimbangan antara jumlah Perda dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya. Setiap Perda membutuhkan anggaran besar saat penerapan, terutama untuk layanan publik yang menjangkau 2,5 juta warga Kota Bandung.

"Perda harus produktif, bukan sekadar banyak. Kalau Perda bertambah tapi kemampuan pemerintah belum bertambah, akan muncul ketidakseimbangan. Yang terpenting adalah dampaknya bagi masyarakat," katanya.

Salah satu contoh Perda yang telah memberikan perubahan nyata adalah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Perda ini kini mengatur secara jelas hak cuti hamil enam bulan bagi perempuan, cuti dua hari bagi suami untuk mendampingi, hingga cuti keguguran.

Aturan tersebut memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan keluarga sekaligus mempertegas kewajiban pihak pemberi kerja. Pelanggaran kini tidak hanya terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi juga Peraturan Daerah.

Hampir satu tahun menjabat, Radea mengakui tantangan terbesar dalam penyusunan Perda bukan sekadar aspek teknis hukum, melainkan menyatukan banyak kepentingan masyarakat yang beragam.

Perbedaan pandangan dalam pembahasan Pansus sangat mungkin terjadi, namun tujuan utamanya tetap satu: menghadirkan aturan yang menjawab kebutuhan warga.

Hingga November 2025, 16 Perda telah berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, terdiri dari 12 Perda baru dan 4 dalam proses pembahasan, termasuk 2 perubahan Perda hasil peninjauan.

Seluruh proses dilaksanakan dengan mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan keseimbangan antara visi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

"Kalau hanya mengikuti keyakinan pribadi, hasilnya bukan Perda publik tapi Perda personal. DPRD harus memastikan bahwa Perda adalah suara masyarakat, bukan suara perseorangan," tutur Radea.

Selasa, November 18, 2025

Mulai Hari Ini, Area Kolong Jembatan Pasupati Tak Lagi Jadi TPS

BANDUNG -Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kolong Jembatan Prof. Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati di Kelurahan Tamansari, Bandung Wetan resmi ditutup, Selasa 18 November 2025.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan hari ini setelah dilakukan pengosongan total tumpukan sampah di lokasi tersebut.

Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan, Citarum Harum, dan tim kebersihan Kelurahan Tamansari serta para RW setempat.

Sekretaris Camat Bandung Wetan, Dadang Sobandi, menyampaikan, pengosongan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghapuskan praktik pembuangan sampah liar.

"Alhamdulillah hari ini TPS di kolong jembatan dapat diselesaikan pengosongannya Dinas Lingkungan Hidup. Di sini hadir Pak Kadis LH dan jajaran. Sesuai kesepakatan dengan RW 9, RW 7, dan RW 15, TPS ini tidak akan digunakan lagi," ujar Dadang.

Ke depan, sampah residu dari warga di tiga RW tersebut akan diarahkan ke insinerator di area Rumah Deret. Sedangkan sampah organik akan dikelola melalui budidaya maggot dan komposter oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dadang berharap, warga semakin disiplin melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Dengan begitu, Tamansari dapat mandiri dalam mengelola sampah dan berkontribusi dalam menekan volume sampah Kota Bandung.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Bandung, Darto menegaskan, kolong Jembatan Pasupati tidak lagi diperbolehkan menjadi lokasi pembuangan sampah.

Pihaknya menargetkan penanganan tumpukan sampah di lokasi tersebut selesai seluruhnya hari ini.

"Mulai sekarang tidak boleh lagi ada tumpukan sampah di kolong jembatan ini. TPS kita tutup. Seluruh sampah nantinya diarahkan ke tempat pengolahan yang ada di Rumah Deret," kata Darto.

Ia juga menjelaskan, pengosongan hari ini termasuk mengangkut tumpukan sampah yang volumenya diperkirakan mencapai 15–16 rit, dengan setiap rit rata-rata membawa 6 meter kubik sampah.

Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Citarum Harum dan Koramil, yang turut membantu percepatan pembersihan.

Darto memastikan pihaknya akan terus memonitor agar lokasi tersebut tidak kembali menjadi titik pembuangan liar.

Ke depannya, DLH Kota Bandung bersama aparat kewilayahan akan melakukan pemantauan rutin agar area ini tidak kembali menjadi titik pembuangan liar.

Dengan pengosongan dan penutupan TPS di kolong jembatan Prof. Mochtar Kusumaatmadja ini, Pemkot Bandung berharap kualitas kebersihan dan kenyamanan di kawasan Tamansari dapat semakin meningkat serta tidak terganggu bau tidak sedap maupun risiko kesehatan lainnya.

Selasa, November 18, 2025

Pemkot Bandung Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur di Pemukiman Warga

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memprioritaskan perbaikan infrastruktur di kawasan pemukiman sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang langsung dirasakan warga.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana Edisi ke-37 di Kelurahan Turangga, Senin 17 November 2025.

Farhan menyebut, akar berbagai persoalan berada di wilayah pemukiman, sehingga langkah perbaikan harus berangkat dari sana.

"Kenapa saya nggak mulainya dari jalan protokol? Karena masalah utama ada di pemukiman. Kalau kita bisa beresin pemukiman beserta dengan pemberdayaan masyarakat, insyaallah protokol akan bersih dengan sendirinya," ujarnya.

Saat meninjau sejumlah RW di Kelurahan Turangga, Farhan menjelaskan bahwa beberapa titik dinilai perlu mendapatkan penanganan segera, khususnya terkait limpasan air dan kondisi saluran.

"Kelurahan Turangga ini kita sedang memperbaiki beberapa titik layanan infrastruktur yang bermasalah, khususnya tempat limpasan air kalau hujan besar di RW 3. Termasuk PJU dan perbaikan jalan di permukiman," jelasnya.

Pemkot juga akan menertibkan saluran air kotor (brangang) yang tidak berfungsi karena tertutup bangunan.

"Kita mau ngecek langsung bangunannya. Kalau memang melanggar, langsung kita tindak," tegas Farhan.

Ia menambahkan bahwa rencana pembuatan sodetan untuk mengurangi beban banjir juga tengah dikaji.

"Rata-rata perbaikan infrastruktur mulai dari pembuatan rencana sodetan untuk mengurangi beban banjir plus pemeliharaan pohon dan PJU," ucapnya.

Dalam arahannya, Farhan menekankan bahwa pemetaan kerawanan bencana dilakukan untuk mengetahui kondisi ketangguhan masyarakat.

"Dari kerawanan bencana kita akan mengetahui kemampuan atau resilience masyarakat dalam menghadapi bencana," katanya.

Kerawanan yang ditemukan meliputi limpasan air, kebakaran, curanmor, jambret, serta pohon tumbang. Seluruhnya menjadi dasar penanganan lintas dinas yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Farhan mengingatkan pentingnya mempercepat respon terhadap pohon rawan tumbang karena risikonya tinggi. Ia menuturkan bahwa faktor usia pohon bukan satu-satunya penyebab.

"Saya khawatirnya akarnya sudah tidak cukup kuat. Coba tolong diselidiki penyebabnya," kata Farhan, mengingatkan pada OPD terkait.

Ia juga meminta lurah dan camat mengambil langkah bila ada kondisi darurat.

"Kalau memang perlu dipotong saat itu juga, potong. Tapi yang wajib koordinasi adalah camat dan lurah supaya saling mengerti," ujarnya.

Farhan menjelaskan bahwa Siskamling Siaga Bencana dilakukan keliling ke 151 kelurahan untuk memotret persoalan nyata warga.

"Kita belum selesai satu putaran. Kurang lebih sekitar 30 minggu baru selesai. Dari situ kita tahu permasalahan di setiap kelurahan," jelasnya.

Dari kunjungan yang berjalan, beberapa masalah yang berulang muncul seperti PJU, saluran air kotor, dan perbaikan infrastruktur permukiman lainnya.

Ia juga meminta warga melaporkan masalah infrastruktur dan potensi bahaya ke lurah atau camat agar dapat segera ditindaklanjuti bersama dinas terkait.

"Ini untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tuturnya.