Bandung, Liputanjabar - Salah satu hal yang diyakini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah keberadaan para entrepreneur. Semakin banyak usahawan yang dimiliki suatu negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut mendulang bulir-bulir pertumbuhan ekonomi rata-rata, demikian bunyi salah satu maksim yang familiar dibicarakan dalam diskusi-diskusi wirausaha.

Keabsahan premis ini didorong oleh anggapan popular yang berkembang, lewat kenyataan statistikal yang menggambarkan bahwa sektor wirausaha berperan signifikan dalam mengatrol pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) yang selalu dijadikan kerangka acuan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional.

Sumbangan sektor wirausaha terhadap PDB secara nasional ini memang tak bisa dikecilkan, mengingat potensi ekonomi makro nasional yang sangat besar.

Data Badan Ekonomi Kreatif PDB sektor ekonomi kreatif pada tahun 2016 sudah mencapai Rp922,59 triliun dan diproyeksikan telah melampaui Rp1.000 triliun pada 2017 dan meningkat mendekati Rp1.102 triliun pada 2018.

Sayangnya, potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor wirausaha di Indonesia masih belum bisa dimaksimalkan. Presantase pengusaha di Indonesia baru mencapai sekitar 3,1% dari total populasi. Presentase ini masih lebih kecil dibandingkan sejumlah negara tetangga macam Singapura yang ada di angka 7%, Malaysia 5%, Thailand 4,5%, dan Vietnam 3,3%.

Rasio wirausahawan Indonesia tersebut dihitung berdasarkan data jumlah pelaku usaha yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Sensus Ekonomi Penduduk 2016. Data BPS menyebutkan jumlah pelaku usaha bidang non pertanian sebanyak 26,7 juta orang, dengan perincian jumlah penduduk yang usahanya tidak menetap sebanyak 18,9 juta dan yang usahanya menetap 7,8 juta.

Dengan jumlah penduduk Indonesia 252 juta jiwa, dari data BPS tersebut dapat dihitung rasio wirausaha Indonesia mencapai 3,1%. Data BPS juga menunjukkan terjadi peningkatan kelas pelaku usaha dari pemula menjadi usaha mikro naik 12%, pelaku mikro ke usaha kecil naik 9% sedangkan dari pelaku usaha kecil ke menengah sekitar 1%.

“Dalam kurun waktu dua tahun dapat dicapai rasio kewirausahaan 3,1% mudah-mudahan tahun depan naik menjadi 4%. Kita malu dengan penduduk Indonesia 250 juta orang, tapi jumlah kewirausahaan masih kecil. Kita ingin rasionya paling tidak sama dengan Malaysia yang mencapai 5%, tidak perlu seperti Jepang dan Amerika Serikat yang sudah mencapai lebih dari 10%,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Nugraha Puspayoga.

Dengan acaun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah menetapkan rencana program kerja prioritas untuk mendorong geliat wirausaha di tanah air, di antaranya dengan cara memfasilitasi permodalan bagi wirausaha pemula, peningkatan SDM, izin usaha, sertifikasi, pendampingan, pengembangan serta promosi.

Sebagai langkah strategis, pemerintah bersama DPR juga terus menggodok rancangan Undang-Undang Kewirausahaan. Lewat rancangan UU tersebut diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat semakin berkembang.

"Saya setuju sekali undang-undang kewirausahaan ini segera diselesaikan di DPR. Di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula (startup)," kata Presiden Joko Widodo. UU Kewirausahaan ini dipandang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan memperjuangkan penyaluran kredit dari bank kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Saat ini, penyaluran kredit usaha kecil menengah hanya berada pada kisaran 20%. Presentase penyaluran tersebut diharapkan bisa terus bertambah.

bank bjb sebagai salah satu agen perubahan nasional memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan rasio pengusaha ini. Dorongan terhadap sektor kewirausahaan ini diwujudkan lewat berbagai cara, salah satunya lewat produk kredit pada sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi berbagai kredit ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan 100.000 wirausaha baru.

Penyaluran kredit wirausaha ini bisa diakses melalui berbagai jenis produk Kredit UKM, antara bjb Kredit Kepada BPR, bjb Kredit Kepada Koperasi, bjb Kredit Mikro Utama, bjb Kredit Usaha Rakyat, bjb SSRG, Kredit Cinta Rakyat, dan bjb KUKM. Teranyar, bank bjb juga memiliki produk Kredit Masyarakat Ekonomi sejahtera di mana mekanisme penyalurannya dilakukan bekerja sama dengan sejumlah rumah ibadah.


Program KCR yang digulirkan oleh bank bjb bersama Pemprov Jabar sejak tahun 2011 lalu bahkan telah berhasil menyerap sekitar 37.832 tenaga kerja dan 16.403 debitur. Hingga Maret 2018, bank bjb telah menyalurkan dana KCR sebesar Rp556,9 miliar. Raihan positif tersebut dibarengi dengan catatan nol kredit macet atau bermasalah lantaran dana yang digulirkan dapat kembali utuh 100%.

Secara programatik, bank bjb juga memiliki skema bjb Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (Pesat) yang telah digulirkan sejak beberapa tahun lalu. Lewat bjb Pesat ini bank bjb sudah berhasil menelurkan banyak wirausahawan baru.

Senior Executive Vice President (SEVP) Komersial & UMKM bank bjb, Beny Riswandi mengatakan sektor sokongan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui dorongan kredit sektor UMKM ini sudah menjadi komitmen pokok bagi bank bjb.

"Sebagai bank pembangunan daerah, sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab bank bjb untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak hanya lewat dividen hasil usaha yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham, tapi juga melalui penyaluran kredit usaha mikro," kata Beny.

Sebagai catatan, performa ekspansi kredit UMKM bank bjb di tahun 2017 lalu terbilang memuaskan di mana bank berkode emiten BJBR di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini mengucurkan porsi Kredit UMKM sebesar 17%, di atas ketentuan regulator yang mensyaratkan penyaluran kredit mikro perbankan sebesar 15%.

Tahun 2019 mendatang, penyaluran Kredit UMKM ini akan tetap menjadi fokus bagi bank bjb. Pasalnya, potensi usaha warga untuk bisa mengembangkan bisnisnya dinilai cukup menjanjikan seiring dengan berjalannya waktu.

Salah satu bukti sahih cemerlangnya potensi usaha warga ini bisa dilihat dari kemunculan ribuan wirausaha baru di Jabar. Sejak digulirkan pada tahun 2013, pencetakan Wirausaha Baru (WUB) melebihi target yang ditetapkan yaitu 100 ribu WUB di mana hingga akhir tahun 2017 terdapat 129 ribu WUB.

Ke-129 WUB tersebut berasal dari 27 Kota dan Kabupaten di Jabar serta memiliki usaha bisnis yang variatif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Para pengusaha baru ini mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kredit perbankan serta mendapat pelatihan dan pendampingan dalam merajut usaha mereka.

"Pertumbuhan ekonomi masyarakat ikut dipengaruhi oleh seberapa banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil, menciptakan pasar dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu sudah kewajiban bank bjb sebagai bank pembangunan daerah dalam mendorong usaha untuk bisa meningkatkan level perekonomian masyarakat ini," kata dia.