BANDUNG, LiputanJabar - Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa, 24 Februari 2026.

Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja Tahun Anggaran 2025 sekaligus rencana program kerja Tahun Anggaran 2026 dari kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, S.A.P., dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III, yakni Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov., Iqbal Mohamad Usman, S.I.P., S.H., M.I.P., Nina Fitriana Sutadi, S.I.P., M.I.P., Yoel Yosaphat, S.T., H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., serta Nunung Nurasiah, S.Pd.

Dalam rapat tersebut, para anggota Komisi III menyampaikan berbagai masukan dan catatan terkait program kerja Disdamkarmat dan DSDABM, khususnya yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur kota seperti kualitas jalan, drainase, penanganan banjir, hingga kesiapsiagaan pemadam kebakaran.

Anggota Komisi III, Iqbal Mohamad Usman, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta pengawasan terhadap progres pembangunan dan perbaikan drainase di Kota Bandung.

“DSDABM, jalan harap diperhatikan kualitasnya. Progress drainase juga harus dikawal bersama agar penanganannya benar-benar optimal,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III lainnya, Andri Rusmana, mengapresiasi kehadiran kedua dinas dalam rapat evaluasi tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan dalam menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur di Kota Bandung masih cukup besar, terutama terkait banjir, sistem drainase, dan kondisi jalan.

Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, dibutuhkan sinergi dan pengawasan yang lebih kuat agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif.

“Dengan anggaran yang terbatas, tantangan untuk menuntaskan persoalan Kota Bandung cukup berat, seperti banjir, drainase, dan jalan. Realisasi program juga perlu melibatkan Komisi III agar fungsi pengawasan (controlling) dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Senada dengan itu, Aan Andi Purnama menyoroti masih banyaknya ruas jalan di Kota Bandung yang kualitasnya dinilai belum memadai. Ia juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap pembangunan trotoar serta kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

“Masih banyak jalan yang kualitasnya kurang baik. Trotoar juga perlu diperhatikan. Untuk Damkar, penanganan kebakaran idealnya bisa direspons kurang dari 15 menit. Kekurangan alat dan keterampilan tim penanganan juga harus diterjemahkan dalam prioritas anggaran,” ungkapnya.

Anggota Komisi III lainnya, Nunung Nurasiah, meminta agar pemerintah segera menangani sejumlah titik banjir yang kerap terjadi di wilayah Bandung Timur. Ia berharap permasalahan banjir yang berkaitan dengan sistem drainase dapat segera dikendalikan agar tidak terus berulang setiap musim hujan.

Sementara itu, Yoel Yosaphat menyoroti pentingnya menjaga kualitas jalan sekaligus memastikan ketersediaan fasilitas pendukung keselamatan kota, seperti hydrant pemadam kebakaran.

Di sisi lain, Nina Fitriana Sutadi menekankan pentingnya pembangunan trotoar yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Ia juga meminta agar kualitas material trotoar tetap dijaga agar tidak cepat rusak.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, dalam penutup rapat menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, trotoar, dan drainase menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi potensi banjir di Kota Bandung.

Ia menjelaskan bahwa secara geografis Kota Bandung berada di wilayah cekungan, sehingga aliran air dari berbagai daerah sekitar berpotensi mengalir ke wilayah kota.

“Bandung ini cekungan, banyak air datang dari berbagai arah. Karena itu perlu diperhatikan juga pori-pori resapan agar air bisa terserap dan tidak menimbulkan genangan maupun banjir,” ujarnya.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Komisi III DPRD Kota Bandung berharap program kerja Disdamkarmat dan DSDABM pada tahun 2026 dapat lebih terarah, efektif, serta mampu menjawab berbagai persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat Kota Bandung.

ADV