BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyatakan, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya menjadi penonton.
"Tanpa keterlibatan langsung dari warga, program sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal," ujar Erwin pada kegiatan Rapat Kerja Forum RT RW Kota Bandung, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Senin 26 Mei 2025.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberadaan RT dan RW sebagai struktur pemerintahan paling dekat dengan warga sangat strategis dan harus diperkuat.
"RT dan RW adalah ujung tombak pembangunan. Mereka memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika di lingkungan. Pemerintah kota sangat membutuhkan masukan dari lapangan," tambahnya.
Melalui Forum RT-RW, lanjutnya, Pemkot Bandung bisa menyerap langsung aspirasi, keluhan, kritik, dan harapan masyarakat.
Forum ini menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Forum RT-RW bukan sekadar forum komunikasi, tapi juga wadah untuk menyelesaikan persoalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan warga," jelasnya.
Erwin menuturkan, Rapat Kerja Forum RT-RW Tahun 2025 ini dinilai sebagai momentum penting untuk menyamakan visi dan merumuskan langkah bersama demi memperkuat struktur sosial serta mempercepat pelayanan di wilayah.
Pemerintah Kota Bandung terus mendukung peran Forum RT-RW, baik dalam aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas, maupun perlindungan sosial. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program santunan kematian bagi pengurus RT dan RW.
"Ini bukan sekadar simbolik, tapi bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Kita ingin para Ketua RT dan RW mendapat perlindungan sosial yang layak," ujar Erwin.
Sementara itu, Ketua Umum Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dengan dua agenda utama: mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, dan merancang program baru untuk ke depan.
"Hari ini kita tentukan arah bersama untuk Bandung. Kami bangga kegiatan ini dihadiri para pejabat tinggi sebagai bukti perhatian dan cinta mereka terhadap Forum RT/RW," kata Lily.
Ia mengungkapkan, Pemkot Bandung telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 11.552 ketua RT dan RW sejak Januari 2023. Harapannya, di masa depan, pembiayaan juga bisa mencakup sekretaris dan bendahara RT/RW.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo, juga turut hadir dan menyampaikan apresiasinya karena kantornya dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan ini.
"Forum RT/RW Kota Bandung sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga kini, 13.999 pengurus RT/RW telah didaftarkan melalui mekanisme APBD. Ini adalah bentuk nyata perlindungan negara bagi pekerja informal," jelas Kunto.
Ia juga menyebut bahwa pada tahun 2024, total dana manfaat jaminan sosial di Jawa Barat mencapai Rp7,5 triliun. Dari angka itu, Rp750 miliar disalurkan di Kota Bandung, termasuk beasiswa untuk 1.440 anak senilai Rp6,5 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, juga menyampaikan pentingnya peran RT dan RW dalam memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
"RT dan RW tahu denyut kehidupan warga. Mereka yang pertama merasakan dan melihat persoalan di lapangan. Karena itu, mereka harus terus diperkuat dan didukung," ujar Asep.
Ia berharap forum ini dapat menjadikan RT dan RW semakin adaptif, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan warga.
"Tanpa keterlibatan langsung dari warga, program sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal," ujar Erwin pada kegiatan Rapat Kerja Forum RT RW Kota Bandung, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Senin 26 Mei 2025.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberadaan RT dan RW sebagai struktur pemerintahan paling dekat dengan warga sangat strategis dan harus diperkuat.
"RT dan RW adalah ujung tombak pembangunan. Mereka memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika di lingkungan. Pemerintah kota sangat membutuhkan masukan dari lapangan," tambahnya.
Melalui Forum RT-RW, lanjutnya, Pemkot Bandung bisa menyerap langsung aspirasi, keluhan, kritik, dan harapan masyarakat.
Forum ini menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
"Forum RT-RW bukan sekadar forum komunikasi, tapi juga wadah untuk menyelesaikan persoalan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan warga," jelasnya.
Erwin menuturkan, Rapat Kerja Forum RT-RW Tahun 2025 ini dinilai sebagai momentum penting untuk menyamakan visi dan merumuskan langkah bersama demi memperkuat struktur sosial serta mempercepat pelayanan di wilayah.
Pemerintah Kota Bandung terus mendukung peran Forum RT-RW, baik dalam aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas, maupun perlindungan sosial. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program santunan kematian bagi pengurus RT dan RW.
"Ini bukan sekadar simbolik, tapi bentuk penghormatan atas pengabdian mereka. Kita ingin para Ketua RT dan RW mendapat perlindungan sosial yang layak," ujar Erwin.
Sementara itu, Ketua Umum Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dengan dua agenda utama: mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, dan merancang program baru untuk ke depan.
"Hari ini kita tentukan arah bersama untuk Bandung. Kami bangga kegiatan ini dihadiri para pejabat tinggi sebagai bukti perhatian dan cinta mereka terhadap Forum RT/RW," kata Lily.
Ia mengungkapkan, Pemkot Bandung telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 11.552 ketua RT dan RW sejak Januari 2023. Harapannya, di masa depan, pembiayaan juga bisa mencakup sekretaris dan bendahara RT/RW.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo, juga turut hadir dan menyampaikan apresiasinya karena kantornya dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan ini.
"Forum RT/RW Kota Bandung sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga kini, 13.999 pengurus RT/RW telah didaftarkan melalui mekanisme APBD. Ini adalah bentuk nyata perlindungan negara bagi pekerja informal," jelas Kunto.
Ia juga menyebut bahwa pada tahun 2024, total dana manfaat jaminan sosial di Jawa Barat mencapai Rp7,5 triliun. Dari angka itu, Rp750 miliar disalurkan di Kota Bandung, termasuk beasiswa untuk 1.440 anak senilai Rp6,5 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, juga menyampaikan pentingnya peran RT dan RW dalam memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
"RT dan RW tahu denyut kehidupan warga. Mereka yang pertama merasakan dan melihat persoalan di lapangan. Karena itu, mereka harus terus diperkuat dan didukung," ujar Asep.
Ia berharap forum ini dapat menjadikan RT dan RW semakin adaptif, responsif, dan solutif dalam menjawab kebutuhan warga.
.jpeg)
Posting Komentar