BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pendidikan antikorupsi dapat diadopsi menjadi bagian dari muatan lokal pendidikan di Kota Bandung. 

Harapan ini disampaikan dalam acara Launching PADI (Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas) di Balai Kota Bandung, Senin 22 September 2025.

Farhan menilai, internalisasi nilai-nilai antikorupsi harus dilakukan dengan berbagai metode, baik digital maupun tatap muka. 

"Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga," kata Farhan.

Farhan mendorong agar seluruh ASN mengikuti pembelajaran PADI secara serius. 

"Kepala OPD harus review progress, lalu kita evaluasi bersama secara rutin. Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan," ucapnya.

Lebih jauh, ia berharap Bandung Learning Center tidak hanya dimanfaatkan ASN, tetapi juga masyarakat umum. Dengan langkah ini, Pemkot Bandung bersama KPK berkomitmen membangun generasi yang berintegritas. 

"Insyaallah kita akan berusaha adopsi agar pendidikan antikorupsi bisa lebih luas menjangkau masyarakat," katanya.

"Visi kita jelas, Bandung harus menjadi kota unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya," imbuhnya.

Senada dengan itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menilai, pendidikan antikorupsi lintas jenjang menjadi hal yang krusial dalam upaya menerapkan budaya antikorupsi. 

"Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut," ujarnya.

Wawan juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang disebut "Jumat Bersepeda Kakak", yaitu Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras. Menurutnya, jika nilai-nilai ini tertanam, ASN maupun masyarakat akan mampu mencegah korupsi dari akar.