SOREANG, LiputanJabar - Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya membangun ASN yang berkarakter, berintegritas, dan profesional melalui penyerahan Sertifikat Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025.

Sertifikat ini menjadi penanda kesiapan sekaligus syarat penting bagi PPPK dalam melanjutkan kontrak kerja dan menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (15/12/2025), dan diikuti oleh 1.200 ASN PPPK se-Kabupaten Bandung.

Kegiatan mengusung tema “ASN Berkarakter dan Berintegritas: Dedikasi, Disiplin, dan Tanggung Jawab dalam Pengabdian Memberikan Pelayanan yang Lebih Bedas.”

“Sebagai PPPK, saudara adalah bagian dari pemerintah. Hilangkan pandangan bahwa birokrasi itu lambat. Birokrat adalah pelaksana dalam suatu proses, maka kita harus sigap dan profesional,” tegasnya.

Ia juga mendorong PPPK untuk bersikap kritis namun tetap terkendali, menjunjung integritas, serta berani menjaga aturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas. “Integritas adalah fondasi utama ASN,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati Bandung mengingatkan bahwa menjadi PPPK adalah bentuk komitmen pengabdian yang harus dilandasi ketulusan dan nilai spiritual.Wisata Bandung

Ia mengajak seluruh PPPK meniatkan pekerjaan sebagai ibadah agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat. “Jika kita bekerja dengan tulus dan ikhlas sebagai ibadah, maka akan muncul aura positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai upaya penguatan moral dan pencegahan potensi penyimpangan, Pemkab Bandung melalui BKPSDM secara rutin menyelenggarakan siraman rohani bagi ASN setiap pekan.

Menutup sambutannya, Bupati Bandung kembali menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi visi misi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas oleh seluruh PPPK. Komitmennya untuk terus memperjuangkan kesetaraan PPPK dengan ASN. 

“Saya ucapkan selamat kepada PPPK yang menerima sertifikat orientasi hari ini. Saya tidak akan diam dan akan terus memperjuangkan agar PPPK bisa setara dengan ASN, termasuk dengan mendorong regulasi ke pemerintah pusat,” pungkasnya.