JAKARTA, LiputanJabar – Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan air saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Rabu (11/2/2026).

Anggota Pansus XI DPRD Jawa Barat, Zulkifli Chaniago menegaskan, sistem perizinan dan pengawasan pemanfaatan air harus diperkuat guna mencegah pelanggaran yang merugikan daerah, khususnya terkait batas volume pengambilan air.

“Dalam beberapa kunjungan, kami menemukan masih banyak pelanggaran terkait volume pemanfaatan air. Dinas Sumber Daya Air harus tegas dalam menegakkan aturan mengenai batas volume sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antara BBWS dan Dinas Sumber Daya Air juga perlu diperkuat,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, Pimpinan Pansus XI, Yusuf Maulana menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah disusun secara khusus mengatur tata kelola, perizinan, serta optimalisasi pemanfaatan air sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perda ini berbicara secara khusus mengenai air dan sumber air. Kami berharap informasi yang diperoleh hari ini dapat menjadi bahan konstruktif dalam perancangannya. Dengan adanya Perda ini, diharapkan pengelolaan sumber daya air semakin optimal dan mampu meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat,” jelas Yusuf.

Anggota Pansus XI lainnya, Asep Syamsudin menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan penegakan hukum agar setiap pelanggaran dapat terdata secara sistematis dan tidak terus berulang.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pansus XI DPRD Jawa Barat untuk memastikan regulasi yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, memperjelas sistem pengawasan, serta mampu menjawab persoalan riil di lapangan.