BANDUNG, LiputanJAbar - Wali Kota Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan masa depan ekonomi Bandung sangat bergantung pada kekuatan sektor jasa dan pariwisata. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Coffee Morning Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat bertema “Penataan Kota dan Zonasi Kawasan Wisata Kota Bandung” di STIEPAR Yapari Bandung, Kamis, 12 Februari 2026.

Farhan mengapresiasi GIPI dan STIEPAR Yapari sebagai salah satu institusi pendidikan pariwisata tertua yang konsisten mencetak sumber daya manusia (SDM) pariwisata. Menurutnya, tantangan utama industri saat ini adalah menghadirkan tenaga kerja dengan standar pelayanan tinggi.

“Kunci persaingan pariwisata hari ini adalah kualitas layanan. Skill pelayanan harus naik level, karena kita bersaing langsung dengan kota-kota besar dan destinasi wisata nasional,” ujarnya.

Wali Kota Bandung menyoroti perlunya pemisahan nomenklatur antara sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif di tingkat daerah. Saat ini, ketiganya masih tergabung dalam satu struktur di Pemkot Bandung sehingga dinilai membuat fokus pengelolaan kurang optimal.

Menurut Farhan, tahun depan Pemkot berencana mengajukan penataan nomenklatur agar sektor budaya dapat berdiri lebih mandiri. Ia menegaskan, budaya fisik Kota Bandung—terutama arsitektur—merupakan identitas kota yang harus dijaga.

Bandung sejak awal dirancang sebagai kota kosmopolitan berbasis industri, bukan kota kerajaan tradisional. Transformasi ekonomi dari agroindustri ke tekstil hingga sektor jasa membentuk karakter Kota Bandung saat ini.

Dalam upaya penataan kawasan wisata, Farhan juga menyinggung rencana penyesuaian konsep Teras Cihampelas. Kawasan tersebut akan dikembalikan pada karakter perdagangan dengan tetap mempertahankan keindahan pepohonan sebagai ciri khas Bandung.

Ia menekankan bahwa proses pembenahan harus dilakukan secara hati-hati, termasuk dari sisi administrasi dan pendampingan hukum, agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Farhan memaparkan, sebelum pandemi Covid-19, sektor pariwisata mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1,2 triliun dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen. Namun, pandemi menyebabkan kontraksi tajam hingga minus 3 persen.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Bandung telah kembali ke sekitar 5,85 persen. Meski demikian, ia menilai pemulihan sektor pariwisata belum sepenuhnya optimal.

Karena itu, Pemkot Bandung mendorong penguatan kesejahteraan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan perlindungan bagi tenaga kerja informal atau gig worker di sektor pariwisata. Pemerintah berupaya menyediakan skema perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja memiliki jaring pengaman sosial.

Wali Kota Bandung menekankan pentingnya pengembangan pariwisata kelas menengah-atas melalui peningkatan kualitas layanan, wisata kesehatan, wisata edukasi, serta sport tourism.

Ia mencontohkan berkembangnya wisata kesehatan melalui rumah sakit estetika berstandar tinggi di Bandung, serta potensi wisata edukasi berbasis kampus. Selain itu, kawasan Stadion Siliwangi dan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diarahkan menjadi pusat sport tourism terpadu.

“Bandung harus mampu menghadirkan pengalaman wisata kelas tinggi tanpa kehilangan identitasnya,” tegas Farhan.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan investor dinilai menjadi kunci peningkatan indeks pariwisata Kota Bandung. Ia juga mendorong pengembangan pertunjukan budaya dan ekonomi kreatif agar daya tarik wisata semakin beragam dan berkelas.

Menutup sambutannya, Farhan mengapresiasi GIPI Jawa Barat, pelaku industri transportasi, perhotelan, dan pendidikan pariwisata atas kontribusinya membangun ekosistem pariwisata Bandung.

“Pariwisata bukan kepentingan satu pihak, tetapi kebutuhan bersama yang harus dibangun secara berkelanjutan,” pungkasnya.