BANDUNG, LiputanJabar - Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan studi tiru ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bandung untuk mempelajari pengelolaan sampah, layanan sosial, dan sektor pendidikan. Kunjungan berlangsung di Balaikota Bandung pada Jumat, 13 Februari 2026.

Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, dan diterima Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Iskandar menjelaskan, Kota Bandung merupakan kota jasa yang tidak memiliki sumber daya alam, sehingga sangat bergantung pada kualitas pelayanan publik dan sektor komersial seperti restoran, hotel, serta pariwisata.

“Pendapatan kami sangat tergantung pada pelayanan. Dari pajak-pajak sektor jasa itulah seluruh kegiatan kota dibiayai,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa pendapatan daerah dipengaruhi aktivitas pariwisata dan sport tourism, di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyebut kotanya memiliki karakteristik serupa dengan Bandung: wilayah relatif kecil, kepadatan penduduk tinggi, dan bertumpu pada sektor jasa.

Menurutnya, persoalan sampah menjadi perhatian utama, seiring dorongan gerakan kebersihan yang masif di tingkat nasional. Pemkot Pangkalpinang kini menggerakkan gotong royong hingga tingkat kecamatan, RT, RW, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami datang untuk belajar dan mendapatkan insight yang bisa diterapkan di Kota Pangkalpinang,” kata Dessy.

Selain pengelolaan sampah, rombongan juga mendalami penanganan anak jalanan dan tunawisma, serta strategi revitalisasi sekolah dasar dan menengah di Kota Bandung.

Dessy menilai, persoalan sosial di Pangkalpinang memiliki kemiripan dengan yang dihadapi Bandung, sehingga praktik kebijakan Pemkot Bandung dinilai relevan sebagai referensi.

Kunjungan kerja ditutup dengan diskusi teknis lintas perangkat daerah, khususnya dinas lingkungan hidup, pendidikan, dan sosial, untuk memperkuat pemahaman serta membuka peluang kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.