BOGOR, LiputanJabar – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pemenuhan fasilitas pendidikan di SMA Negeri 3 Jonggol dan SMA Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sekaligus mendukung keberlangsungan operasional Unit Sekolah Baru (USB).

Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan monitoring perkembangan Unit Sekolah Baru (USB) dengan meninjau langsung kondisi sarana prasarana sekolah serta ketersediaan tenaga pendidik di kedua sekolah, Kamis (12/2/2026).

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Candra Sasmita mengatakan, secara umum pembangunan fisik SMA Negeri 3 Jonggol dan SMA Negeri 1 Kemang sudah berjalan cukup baik dan sesuai perencanaan.

Meski demikian, pihaknya masih menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang pembelajaran.

“Secara fisik bangunan sudah cukup baik dan sesuai harapan. Namun masih ditemukan adanya kekurangan guru tetap, sehingga operasional sekolah belum sepenuhnya mandiri. Hal ini tentu harus segera menjadi prioritas,” ujar Dede.

Ia menjelaskan, hingga saat ini SMA Negeri 1 Kemang masih bergantung pada tenaga pendidik dari SMA Negeri 1 Parung untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, kondisi tersebut dinilai kurang ideal karena dapat memengaruhi efektivitas administrasi sekolah maupun proses pembelajaran siswa.

Selain persoalan tenaga pendidik, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menyoroti aspek keamanan lingkungan sekolah. Dede menyebut, SMA Negeri 3 Jonggol yang berdiri di atas lahan seluas satu hektare dan SMA Negeri 1 Kemang dengan luas sekitar 6.500 meter persegi hingga kini belum memiliki pagar keliling.

“Ketiadaan pagar menjadi perhatian serius karena menyangkut aspek keamanan dan kenyamanan siswa. Kami mendorong Dinas Pendidikan agar mengalokasikan anggaran pembangunan pagar keliling dan menargetkan penyelesaiannya pada tahun ini,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Komisi V DPRD Jawa Barat juga mencatat fasilitas penunjang pembelajaran di kedua sekolah masih belum terpenuhi secara optimal.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah laboratorium komputer yang membutuhkan sedikitnya 36 unit komputer untuk menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi.

Selain itu, kondisi perpustakaan di kedua sekolah juga dinilai masih terbatas sehingga perlu segera dilengkapi dengan koleksi buku dan sarana pendukung lainnya.

“Kami ingin sekolah tidak hanya berdiri secara fisik, tapi fasilitas belajar seperti laboratorium komputer dan perpustakaan segera dimaksimalkan agar siswa mendapat pendidikan berkualitas,” katanya.

Dede menambahkan, kedua sekolah juga belum memiliki masjid atau ruang ibadah yang memadai. Akibatnya, kegiatan ibadah siswa dan guru masih memanfaatkan ruang kelas yang dinilai kurang representatif.

Karena itu, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pemenuhan berbagai sarana pendukung, mulai dari pembangunan pagar keliling, penyediaan laboratorium komputer, penambahan koleksi perpustakaan, pembangunan masjid, hingga percepatan rekrutmen guru tetap.

Menurutnya, seluruh kebutuhan tersebut menjadi prioritas agar unit sekolah baru dapat beroperasi secara optimal dan memberikan layanan pendidikan yang layak bagi masyarakat.

“Kami akan terus mengawal agar seluruh rekomendasi terealisasi, sehingga unit sekolah baru ini mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat,” pungkasnya.