MAJALENGKA, LiputanJabar – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti keterbatasan ruang belajar dan fasilitas praktik di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Majalengka yang dinilai belum sebanding dengan jumlah peserta didik serta perkembangan program keahlian di sekolah tersebut.

Persoalan itu menjadi perhatian saat Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Majalengka, Rabu (18/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan Tahun 2025 sekaligus membahas kebutuhan prioritas sektor pendidikan untuk Tahun Anggaran 2026 hingga 2027.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana mengatakan, efisiensi anggaran yang terjadi saat ini masih berdampak terhadap operasional di tingkat cabang dinas pendidikan, termasuk dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

“Dari sisi efisiensi, ada beberapa kendala operasional yang disampaikan, termasuk kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang masih perlu diperkuat,” kata Encep Sugiana.

Menurutnya, salah satu kebutuhan mendesak di sekolah tersebut adalah penambahan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, dan fasilitas praktik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Ia menjelaskan, jumlah siswa di SMK tersebut terus meningkat seiring berkembangnya program keahlian yang diminati masyarakat dan kebutuhan dunia kerja.

Namun di sisi lain, kondisi ruang belajar dan fasilitas praktik dinilai masih terbatas sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan pembelajaran secara optimal.

“SMK ini sangat membutuhkan penambahan ruang kelas dan fasilitas praktik. Jumlah siswa dan program keahliannya terus berkembang, namun ruang belajar masih terbatas sementara lulusannya banyak terserap di industri sekitar,” ujarnya.

Encep menilai, keterbatasan fasilitas pendidikan di sekolah kejuruan dapat memengaruhi kualitas pembelajaran siswa, terutama pada aspek praktik yang menjadi bagian penting dalam pendidikan vokasi.

Karena itu, Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong agar kebutuhan penambahan ruang kelas dan sarana praktik dapat menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran pendidikan daerah.

Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mendorong optimalisasi dukungan program revitalisasi pendidikan dari pemerintah pusat agar pembangunan sarana pendidikan di daerah dapat berjalan lebih maksimal.

Encep menjelaskan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX telah mulai menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan penggunaan anggaran Tahun 2026 serta merancang kebutuhan prioritas Tahun 2027 agar pembangunan sarana pendidikan lebih terarah dan tepat sasaran.

Komisi V DPRD Jawa Barat juga memastikan akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut melalui monitoring langsung ke sekolah dan pembahasan lebih lanjut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan sarana pendidikan di wilayah Majalengka dapat masuk dalam prioritas kebijakan dan penganggaran pemerintah provinsi.

“Harapannya, kebutuhan prioritas di wilayah Majalengka dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran provinsi sehingga pembangunan sektor pendidikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutup Encep.