BANDUNG, LiputanJabar -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Zulkifly Chaniago, BE, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain mempercepat sertifikasi aset, pemerintah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif serta mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Zulkifly mengatakan hingga saat ini pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya tertib. Menurutnya, masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan menghambat pemanfaatannya secara optimal.

"Sertifikasi aset sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa kepemilikan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan aset melalui kerja sama maupun skema investasi," ujar Zulkifly, Jumat 17 Juli 2026.

Ia menjelaskan, terbitnya Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026 semakin memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengamanan hingga pengawasan aset.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat juga telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi seluruh aset yang disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Langkah tersebut dilakukan agar setiap aset memiliki nilai ekonomi yang optimal dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Selain persoalan aset, Zulkifly juga menyoroti kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap APBD meskipun telah menerima penyertaan modal dan mengelola aset bernilai besar.

Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan, efektivitas investasi, serta profesionalisme manajemen perlu dilakukan agar BUMD mampu menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan daerah.

"Melalui percepatan sertifikasi aset, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja BUMD, Jawa Barat memiliki peluang besar memperkuat PAD sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat," tegasnya.

***