BANDUNG, LiputanJabar - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi dengan Bank bjb. Langkah ini diharapkan membantu pelaku UMKM memperoleh modal sekaligus meningkatkan skala usaha.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama UMKM untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas usaha.

“Pemberian modal kredit oleh bjb merupakan salah satu upaya agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan,” ujar Farhan dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Farhan menyebut, nilai kredit yang dapat diakses pelaku UMKM cukup beragam, mulai dari Rp5 juta hingga Rp1,5 miliar. Besaran pembiayaan disesuaikan dengan skala dan kelayakan usaha masing-masing.

Selain akses modal, Pemkot Bandung mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usaha. Menurut Farhan, legalitas menjadi salah satu aspek penting agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Ia menilai pembangunan ekosistem UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, perbankan, masyarakat sebagai konsumen, hingga pemerintah sebagai regulator.

“Karena bicara lingkungan dan saling berhubungan, yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Semua pelakunya sudah ada di sini, pertama pelaku UMKM,” katanya.

Farhan mengatakan, UMKM merupakan salah satu pengungkit ekonomi masyarakat. Karena itu, pengembangan usaha mikro tidak harus selalu dimulai dengan membidik pasar yang jauh.

Menurutnya, pelaku UMKM dapat terlebih dahulu memperkuat pasar di lingkungan sekitar dengan memastikan produk mereka diterima dan dibeli masyarakat setempat.

“Paling penting, barang jualan UMKM itu pajang dulu di lingkungan. Apakah mereka membeli barang yang bapak ibu jual atau tidak? Itu penting sekali karena itu namanya membangun pasar,” ujarnya.

Farhan mencontohkan perkembangan sejumlah produk kuliner khas Bandung, seperti cilok, cireng, dan seblak, yang kini mampu masuk ke segmen pasar lebih tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kreativitas pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas sekaligus citra produk lokal.

“Cilok dan cireng sudah masuk ke restoran. Artinya, dalam 10 tahun terakhir para pengusaha kuliner berhasil mengangkat citra cilok, cireng, dan seblak menjadi kelas kuliner,” katanya.

Ia menilai pengembangan UMKM semakin penting karena tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di kisaran 7 persen. Pertumbuhan UMKM diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.

Farhan menyebut sekitar 12.000 UMKM telah terdaftar di Kota Bandung. Pertumbuhan omzet UMKM tercatat sekitar 25 persen, sedangkan pertumbuhan aset usaha rata-rata mencapai 10,9 persen.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus tumbuh besar dan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” ucapnya.

Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna mengatakan, penguatan UMKM merupakan bagian penting dari peran Bank bjb sebagai mitra pembangunan daerah.

“Hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun. Pertumbuhan bank harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ayi.

Ia mengungkapkan, hingga 31 Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank bjb telah mencapai sekitar Rp405 miliar. Sementara itu, outstanding pembiayaan UMKM mencapai sekitar Rp3,37 triliun.

Menurut Ayi, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perkembangan usaha.

“Keberhasilan pembiayaan bukan hanya tentang seberapa besar kredit yang disalurkan, tetapi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membuat usaha tumbuh, naik kelas, dan semakin mandiri,” katanya.

Ayi mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pengetahuan mengenai pembiayaan, pasar, dan peluang usaha.

“UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Pemerintah, regulator, perbankan, dan para pelaku UMKM harus berjalan bersama,” ujarnya.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM. Menurutnya, akses pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola keuangan dan penguatan ekosistem usaha.

“Permasalahan UMKM bukan hanya masalah access to finance. Ada bankability, capacity, market access, serta ekosistem yang juga harus diperkuat,” ujar Darwisman.

Ia menilai pemberian kredit tanpa pendampingan dan akses pasar dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha. Karena itu, UMKM perlu mendapatkan edukasi, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar.

Darwisman juga mendorong UMKM Kota Bandung masuk ke ekosistem digital agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM harus go modern dan go digital. Produk Bapak Ibu bukan hanya dibeli masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa diakses seluruh Indonesia bahkan dunia,” katanya.

Selain itu, Darwisman mengingatkan pelaku UMKM agar menghindari pinjaman dari rentenir dan bank emok. Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan formal yang memiliki bunga lebih rendah dan mekanisme yang lebih aman.

“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Dengan bjb, apalagi KUR, bunganya jauh lebih murah,” ujarnya.

Darwisman juga mengapresiasi program Pemkot Bandung dalam pemberdayaan UMKM sekaligus upaya menangani praktik rentenir di masyarakat.