BANDUNG, LiputanJabar — Kualitas proyek pelebaran Jalan Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 senilai Rp50,8 miliar menjadi sorotan. Sejumlah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady, menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak. Menurutnya, kontrak pekerjaan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen hukum dan moral yang wajib dipenuhi kontraktor.

Ia mengingatkan, penyimpangan spesifikasi dapat berdampak terhadap kualitas, kekuatan, dan usia pakai infrastruktur. Terlebih, pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).

Daddy juga menegaskan bahwa anggaran pembangunan bersumber dari uang rakyat sehingga setiap pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, hasil pantauan lapangan menunjukkan sejumlah bagian pekerjaan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Di antaranya dugaan ketidaksesuaian ketebalan pengecoran rigid pavement, penggunaan material pengurugan di sisi badan jalan yang diduga bukan agregat sesuai persyaratan teknis, serta ketebalan lantai kerja pemasangan saluran beton U-Ditch.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan metode kerja dan pengawasan mutu proyek. Peran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya di bawah DBMPR Jabar dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan standar konstruksi.

Ketua Aliansi Mata Publik Bangsa Indonesia (AMPIBI), Hendris Hen Hen Hermawan, menyayangkan belum adanya tanggapan dari pihak terkait atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar penggunaan anggaran publik dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

“Sangat disayangkan pejabat terkait tidak merespons klarifikasi dari rekan-rekan media. Padahal, media bekerja sebagai alat kontrol sosial. Anggaran yang mereka kelola itu adalah uang rakyat yang pertanggungjawabannya harus jelas dan terbuka kepada publik,” ujar Hendris.

Hingga berita ini diterbitkan, surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Tasikmalaya maupun instansi terkait belum memperoleh tanggapan. Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut masih memerlukan verifikasi teknis berdasarkan dokumen kontrak dan pemeriksaan lapangan.

DPRD Jawa Barat diharapkan menjalankan fungsi pengawasannya agar proyek infrastruktur senilai Rp50,8 miliar tersebut memenuhi standar kualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi DBMPR Jabar, UPTD terkait, serta kontraktor pelaksana.