JAKARTA, LiputanJabar – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kunjungan kerja tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna mengatakan pengelolaan ASN di daerah perlu terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat agar pelaksanaan manajemen aparatur dapat berjalan optimal dan sesuai regulasi nasional.

Menurutnya, sinkronisasi kebijakan tersebut penting untuk memastikan proses rekrutmen ASN, termasuk PPPK, mampu menjawab kebutuhan tenaga aparatur di berbagai sektor pelayanan publik di daerah.

“Pengelolaan ASN di daerah harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam mekanisme rekrutmen PPPK serta peningkatan kompetensi aparatur,” ujar Pradi Supriatna.

Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut ialah mekanisme rekrutmen PPPK yang terus mengalami penyesuaian seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah terhadap tenaga aparatur profesional dan kompeten.

Karena itu, konsultasi dengan Kementerian PANRB dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan terbaru terkait manajemen ASN dan reformasi birokrasi.

Pradi menambahkan, pengembangan kompetensi ASN juga menjadi perhatian penting dalam mendukung kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurutnya, ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pemerintahan dan tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja pemerintahan daerah, terutama dalam memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan akuntabel kepada masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi I DPRD Jawa Barat berharap pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat semakin efektif, adaptif, dan sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi pemerintah pusat.

DPRD Jawa Barat juga mendorong agar kebijakan rekrutmen PPPK dan pengembangan kompetensi ASN mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.