BANDUNG, LiputanJabar – Komisi V DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan konsultasi dilakukan untuk menyampaikan perkembangan situasi SPMB yang memicu banyak keluhan di masyarakat.

“Kami berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa,” ujarnya di Bandung, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah gangguan pada sistem pendaftaran, mulai dari error, lambat diakses, hingga mengalami freeze saat digunakan masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan calon peserta didik maupun orang tua.

Untuk itu, Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat guna memastikan seluruh persoalan yang muncul dapat dievaluasi dan diselesaikan.

Terkait dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) SPMB, Yomanius menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan menjadi kewenangan Komisi V, melainkan berada di tangan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat.

“Kami akan fokus membuat rekomendasi melalui rapat kerja terkait berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026,” katanya.

Di sisi lain, Komisi V juga memberikan dukungan terhadap rencana Pemprov Jawa Barat yang akan menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekitar 78 ribu siswa miskin yang belum diterima melalui jalur SPMB.

Namun demikian, DPRD Jabar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dapat berjalan secara berkelanjutan.