BANDUNG, LiputanJabar - DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) Jawa Barat Tahun 2026, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Fraksi NasDem menyoroti kondisi fiskal Jawa Barat, terutama penurunan pendapatan daerah di tengah kenaikan belanja.

Bendahara Fraksi NasDem DPRD Jabar, Sri Wahyuni Utami mengatakan, target pendapatan turun dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun atau berkurang Rp2,27 triliun (7,52 persen). PAD juga turun dari Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah justru naik dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun atau bertambah Rp991,55 miliar.

“Penurunan target pendapatan di tengah peningkatan belanja perlu mendapat perhatian agar tidak mempersempit ruang fiskal dan membebani kemampuan keuangan daerah pada masa mendatang,” kata Sri.

Fraksi NasDem juga menyoroti defisit PAPBD 2026 yang mencapai Rp3,26 triliun. Kondisi tersebut berkaitan dengan rencana penambahan penerimaan pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp3,4 triliun.

NasDem meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara rinci penggunaan utang tersebut, termasuk sumber pembayaran pokok dan bunga, besaran cicilan, jangka waktu pembayaran, serta dampaknya terhadap ruang fiskal dan pelayanan publik.

“Kami menilai persoalan utang bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang, tetapi menyangkut kemampuan mengelola dan membayar kewajiban tersebut secara sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain utang, Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait kenaikan belanja modal sebesar Rp550,04 miliar serta penyesuaian penyertaan modal untuk PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dari Rp100 miliar menjadi Rp50 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan memberikan jawaban dalam rapat paripurna pada 4 September 2026. ***