BANDUNG, LiputanJabar –

Mengusung tema “Setara dalam Layanan, Berkelanjutan dalam Kepercayaan”, bank bjb menjadikan kepercayaan nasabah sebagai dorongan untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada Harpelnas 2026, jajaran manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris bank bjb hadir langsung di berbagai jaringan kantor untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Kehadiran manajemen di area banking hall menjadi bentuk kedekatan sekaligus kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan dan masukan nasabah secara langsung.

Kegiatan tersebut melibatkan beragam profil nasabah, mulai dari nasabah prioritas, ASN/Pemda, purnabakti hingga penyandang disabilitas. Keterlibatan berbagai kelompok nasabah tersebut menjadi bagian dari upaya bank bjb memastikan layanan dapat diakses secara setara.

Komitmen terhadap layanan inklusif juga diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung bagi nasabah penyandang disabilitas. Sejumlah jaringan kantor bank bjb telah dilengkapi fasilitas seperti jalur landai atau ramp, kursi roda, toilet ramah disabilitas, ruang layanan prima, serta area parkir khusus penyandang disabilitas.

Aksesibilitas juga diperkuat melalui kanal digital. Website resmi bank bjb dilengkapi Menu Aksesibilitas untuk membantu pengguna dengan kebutuhan akses yang beragam memperoleh informasi mengenai bank bjb.

Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna mengatakan, nasabah merupakan bagian penting dari perjalanan dan pertumbuhan perusahaan.

“Kepercayaan yang diberikan kepada kami menjadi dorongan untuk terus berinovasi, mendengarkan kebutuhan nasabah, serta menghadirkan solusi dan pelayanan terbaik,” ujar Ayi.

Selain memberikan pelayanan langsung, bank bjb juga menghadirkan Medical Check Up bagi nasabah. Apresiasi turut diberikan kepada nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui DIGI bank bjb serta nasabah dengan transaksi QRIS terbanyak.

Menurut Ayi, perkembangan teknologi tidak menghilangkan sentuhan personal dalam pelayanan. Digitalisasi justru diarahkan untuk melengkapi layanan konvensional sehingga nasabah memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan perbankan.

“Kami percaya, layanan terbaik lahir dari kemauan untuk terus mendengar, belajar dan berinovasi. Karena itu, kepercayaan nasabah akan selalu menjadi motivasi bagi bank bjb untuk memberikan yang terbaik, hari ini dan di masa mendatang,” tutup Ayi.

Informasi mengenai bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi bank bjb, kanal media sosial resmi, serta layanan bjb Call 14049.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan, Pemprov Jabar berkomitmen mengelola PAPBD secara transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis kinerja dengan orientasi pada pelayanan publik.

Dalam PAPBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp27,85 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp30,82 triliun. Hingga semester I 2026, realisasi pendapatan mencapai 42,74 persen dan belanja 40,19 persen.

Erwan menjelaskan, penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,57 triliun dipengaruhi perlambatan penerimaan dan penyesuaian potensi pendapatan, termasuk penurunan target PKB, BBNKB, dan PBBKB seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik.

Pemprov Jabar akan memperkuat basis data, digitalisasi layanan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara itu, kenaikan belanja modal sebesar 10,88 persen diarahkan untuk preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, serta infrastruktur pelayanan publik. Sektor pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses.

Utang Rp3,4 Triliun

Dalam pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp3,59 triliun, termasuk rencana pembiayaan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun.

Erwan mengatakan, rencana tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembayaran dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sebesar 17,62. Dana tersebut akan diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Pemprov Jabar menegaskan seluruh kebijakan PAPBD 2026 akan tetap mengedepankan kehati-hatian dan kesinambungan fiskal,” ujar Erwan.

Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD Jawa Barat akan membahas PAPBD 2026 pada 8-11 September 2026. Hasil pembahasan ditargetkan dilaporkan dalam rapat paripurna pada 11 September 2026.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, penerapan Pilkades digital tidak cukup hanya mengandalkan perangkat teknologi. Kesiapan infrastruktur, data pemilih, sumber daya manusia, serta keamanan sistem juga harus dipastikan.

“Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan,” kata Rahmat, Kamis (2/9/2026).

Berdasarkan pemutakhiran Komisi I DPRD Jabar, Pilkades digital 2026 akan berlangsung bertahap di Kabupaten Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan Ciamis.

Kabupaten Bekasi dijadwalkan menggelar Pilkades pada 20 September di 154 desa. Cianjur pada 18 Oktober di 47 desa, Sumedang pada 28 Oktober di 93 desa, Karawang pada 22 November di 67 desa, Subang pada 6 Desember di 165 desa, dan Ciamis pada 13 Desember di 40 desa.

Khusus Cianjur, sistem yang disiapkan menggunakan tablet dengan jaringan lokal tertutup atau offline dan diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp2,5 miliar. Sementara Karawang menyiapkan 438 TPS digital.

Rahmat menegaskan, digitalisasi harus dibarengi jaminan keamanan sistem dan netralitas penyelenggara. Masyarakat juga perlu mendapat informasi yang cukup agar memahami mekanisme pemilihan digital.

“Teknologinya harus aman, penyelenggaranya harus netral, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hak pilihnya terlindungi,” ujarnya.

BANDUNG, LiputanJabar - DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) Jawa Barat Tahun 2026, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Fraksi NasDem menyoroti kondisi fiskal Jawa Barat, terutama penurunan pendapatan daerah di tengah kenaikan belanja.

Bendahara Fraksi NasDem DPRD Jabar, Sri Wahyuni Utami mengatakan, target pendapatan turun dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun atau berkurang Rp2,27 triliun (7,52 persen). PAD juga turun dari Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah justru naik dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun atau bertambah Rp991,55 miliar.

“Penurunan target pendapatan di tengah peningkatan belanja perlu mendapat perhatian agar tidak mempersempit ruang fiskal dan membebani kemampuan keuangan daerah pada masa mendatang,” kata Sri.

Fraksi NasDem juga menyoroti defisit PAPBD 2026 yang mencapai Rp3,26 triliun. Kondisi tersebut berkaitan dengan rencana penambahan penerimaan pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp3,4 triliun.

NasDem meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara rinci penggunaan utang tersebut, termasuk sumber pembayaran pokok dan bunga, besaran cicilan, jangka waktu pembayaran, serta dampaknya terhadap ruang fiskal dan pelayanan publik.

“Kami menilai persoalan utang bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang, tetapi menyangkut kemampuan mengelola dan membayar kewajiban tersebut secara sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain utang, Fraksi NasDem meminta penjelasan terkait kenaikan belanja modal sebesar Rp550,04 miliar serta penyesuaian penyertaan modal untuk PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) dari Rp100 miliar menjadi Rp50 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan memberikan jawaban dalam rapat paripurna pada 4 September 2026. ***